Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!


APBD 2019 Kepri Rp3,6 Triliun

Diteken Gubernur dan DPRD

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dan Gubernur Kepri menandatangani berita acara Nota Keuangan dan Ranperda APBD TA. 2019 untuk ditetapkan menjadi Perda di di ruang rapat utama DPRD Provinsi Kepri, Jum’at (30/11/2018) pagi. Foto Ist

PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – DPRD Provinsi Kepri menyetujui Nota Keuangan dan Ranperda APBD TA 2019 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna dengan agenda laporan akhir panitia khusus di ruang rapat utama DPRD Provinsi Kepri, Jum’at (30/11/2018) pagi.

Total APBD Kepri tahun 2019 adalah sebesar Rp3.659.564.170.992 (triliun).

Rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah telah mendapat persetujuan bersama antara gubernur dan DPRD.

Dalam penyampaian Laporan Akhir Pansus, Ing Iskandarsyah mengatakan, Banggar DPRD Provinsi Kepri secara garis besar telah melaksanakan ranperda APBD Provinsi Kepri TA. 2019, diawali sebelumnya dengan pembahasan rancangan KUA dan PPAS tahun 2019 yang telah disepakati bersama dan ditandatangani pada tanggal 22 November 2018 yang lalu.

“Sejak pembahasan Pra Rancangan KUA dan PPAS sehingga selesainya pembahasan nota keuangan dan Ranperda APBD TA 2019 Banggar dan TAPD telah melakukan pembahasan sebanyak lebih dari 10 kali pertemuan, terhitung mulai dari tanggal 9 Oktober – 29 November 2018”, dalam penyampaiannya.

Dari total tersebut dirincikan dalam struktur yakni untuk Pendapatan Daerah berjumlah Rp. 3.629.564.170.992,-. antara lain Pendapat Asli Daerah (PAD) Rp. 1.252.765.639.592,-. Penerimaan Dana Perimbangan atau dana transfer pusat ke daerah sebesar Rp. 2.322.226.300.400,- yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Sedangkan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berjumlah Rp. 54.572.231.000,- yang berasal dari dana insentif daerah, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Adapun besaran jumlah Belanja pada Ranperda APBD Provinsi Kepulauan Riau TA. 2019 diproyeksikan sebesar Rp. 3.659.564.170.992,-.

Sedangkan untuk Pembiayaan Daerah Sisa lebih anggaran tahun sebelumnya berjumlah Rp. 30.000.000.000,-. Pembiayaan Netto sebesar Rp. 30.000.000.000,-.

Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun dalam sambutannya mengatakan, ada 5 prioritas tema kegiatan pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2019, yakni peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi kerakyatan, pengembangan pusat kebudayaan melayu, pengembangan infrastruktur wilayah, dan pengembangan tata kelola yang akuntabel.

“Penyusunan APBD TA. 2019 tetap memprioritaskan bidang pendidikan dengan alokasi APBD minimum 20%, dan kesehatan dengan alokasi APBD minimum 10 persen dengan tetap menjaga sinergitas terhadap program prioritas nasional dengan pedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku”, ujarnya.

Setelah penyampaian laporan akhir pansus, kemudian Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, serta Wakil Ketua II DPRD Kepri Husnizar Hood, dan Gubernur Kepri menandatangani berita acara Nota Keuangan dan Ranperda APBD TA. 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (***)

Editor : YAN

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.