Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!


Ini Daftar TV Kabel Resmi Beroperasi di Kepri

Ilustrasi TV kabel. Sumber Internet

Ilustrasi TV kabel. Sumber Internet

PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kepri merilis daftar nama perusahaan TV kabel yang mengantongi Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) resmi beroperasi di kabupaten/kota se-Kepri.

Ketua KPID Provinsi Kepri, Azwardi menerangkan, perusahaan TV kabel yang dimaksud adalah PT Bintan Vision dan PT Cemerlang Vision.

Dua perusahaan itu beroperasi di Tanjungpinang. Kemudian, di Bintan yakni PT Saluran Bintan Ceria, PT Natuna Televisi di Natuna.

Sedangkan di Anambas bernama PT Radja Anambas Bersinar, di Karimun PT Tiga Putra Karimun, PT Maulana Mitra Media, PT Anugerah Rizky Bersaudara, PT Cakrawala Trimedia Visindo dan PT AMG Kundur.

“Di Batam, perusahaannya bernama PT Sol Media, PT IPTV, PT Barelang Vision, PT Signal, PT MCN, PT BCN, PT BCV, PT Raja Multimedia plus PT Hanoki,” ungkap Azwardi kepada Prokepri.com, Rabu (14/9).

Azwardi mengimbau khususnya kepada masyarakat Kepri yang tersebar di seluruh kabupaten/kota untuk tidak berlangganan dengan TV-TV kabel ilegal.

“Untuk perusahaan TV kabel ilegal kita minta untuk segera mengurus izin di Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Jakarta melalui KPID Kepri,” ucapnya.

Azwardi mengakui bahwa masih ada perusahaan TV kabel yang beroperasi di Kepri tanpa mengantongi izin resmi. Namun, Ia tidak memiliki data perusahaan TV kabel ilegal tersebut.

“Terkait TV kabel ilegal itu memang bukan domainnya pengawasan KPID Kepri. Apalagi jumlah data TV Kabel ilegal kami ga punya. Fungsi pertama KPID itu adalah pengawasan konten isi siaran dari TV Kabel berizin saja,” jelas Azwardi.

Ketua KPID Kepri Azwardi

Ketua KPID Kepri Azwardi

Sedangkan khusus untuk penertiban dan penangkapan perusahaan TV kabel ilegal, masih Azwardi, merupakan wewenang dari Balai Monitoring Norbit Satelit (Balmon) di Batam.

“Balmon itu langsung dibawah Kominfo. Kalau kami (KPID) tak ada tupoksi itu. Penyidik di polri juga bisa dengan menggunakan Undang-Undang (UU) penyiaran dan UU telekomonikasi. Apalagi ada pidananya itu di UUD nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran tepatnya kalau tak salah di pasal 66. Itu memang ada saksi hukumnya. Bahwa lembaga penyiaran harus mengantongi izin IPP sebelum mengegelar siarannya,” bebernya lagi.

Azwardi menambahkan, jika dipersentase, hampir dipastikan bahwa 95 persen, TV kabel yang ada di Kepri sudah mempunyai IPP tetap.(yandri)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan