Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!


Ini Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kepri Terhadap APBD 2019

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak menyalami Jubir Fraksi Kebangkitan Nasional Sirajudin Nur dalam paripurna pendapat akhir fraksi terhadap APBD 2019. Foto Ist

PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – DPRD Provinsi Kepri melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda Pendapat akhir frakasi-fraksi terhadap hasil pembahasan Nota Keuangan dan Ranperda APBD Tahun 2019 di Ruang Rapat Sidang Utama DPRD, Kamis (29/11/2018).

Dalam Pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kepri ini masing-masing memberikan pendapat dan harapan untuk penggunaan anggaran tahun 2019, agar sesuai yang diharapkan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pendapat akhir dari Fraksi PDI-P, Saproni meminta program pembangunan yang dilakukan di dinas-dinas harus sesuai dengann tupoksi dan balitbang. Selain itu, dia menegaskan, pelaksanaan masalah pembangunan tribun sepakbola, harusnya diberikan pada dinas terkait, sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

“Saat ini anggaran belum maksimal, sehingga belum dinikmati untuk kesejahteraan rakyat, seperti bidang kesehatan dan pendidikan. Fraksi PDI-P memohon kepada pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas di dalam penganggaran. Menegaskan kembali agar Pemerintah Daerah lebih dini mengantisipasi pengelolaan anggaran pada tahun 2019,” papar Saproni.

Fraksi Golkar, Raja Bakhtiar menerima Rancangan Peraturan Daerah APBD TA 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah 2019.

Fraksi Demokrat Plus, Joko Nugroho menyimpulkan agar program-program fisik yang diprogramkan di OPD agar dipindahkan di Perkim, Khusus program Multiyears fraksi demokrat plus tetap meminta perhatian khusus terhadap pemerintah harus bersungguh-sungguh mengawasinya.

Terkait Labuh Jangkar yang sudah disepakati sebesar 60 Milyar pada tahun 2019, fraksi demokrat plus meminta agar pemprov kepri segera menerbitkan Pergub sebagai dasar hukum untuk melakukan pemungutan retribusi labuh jangkar tersebut.

Pemerintah juga diminta harus berhati-hati terhadap program berhubung waktu yang bersamaan dengan pemilu 2019, jangan sampai ada asas manfaat kepentingan partai tertentu.

Penerimaan keuangan daerah perlu dilakukan secara cermat, terukur dan rasional, jangan sampai adanya pemaksaan pendapatan/ penerimaan,

“Pengelolaan keuangan di sekwan sudah saatnya dilakukan dengan profesional. Gubernur Kepri perlu mempertimbangkan pengelolaan keuangan di Sekretariat Daerah agar kinerja eksekutif dan legislatif berjalan seimbang untuk terwujudnya cek and balances sistem dalam pengelolaan keuangan daerah. Fraksi demokrat plus menyetujui Ranperda APBD 2019 menjadi Perda 2019,” ungkap Joko.

Dilokasi yang sama, Fraksi Hanura Plus, Sukhri Farial menyebutkan, Pemprov Kepri diharapkan untuk kembali menggali segala potensi-potensi yang akan berkontribusi demi peningkatan pendapatan asli daerah. Dukungan penganggaran tambahan dan penghasilan untuk guru-guru honorer.

“Fraksi Hanura Plus menyetujui Ranperda APBD 2019 menjadi Perda,” tegas Sukri.

Fraksi PKS-PPP Irwansyah mengatakan, PAD masih bergantung pada dana-dana perimbangan,

“Kami melihat APBD 2019 dibayang-bayangi dengan kemungkinan terjadinya defisit, dan pada saat pembahasan ada OPD yang menyatakan adanya hutang yang harus dibayar. Agar jaminan kesejahteraan pada guru non ASN agar diperhatikan. Proyek gurindam 12 harus berhati-hati dalam pengerjaannya dan mensosialisasikan,” ingat Irwansyah

Terakhir Fraksi Kebangkitan Nasional yang disampaikan Sirajudin Nur. Menurut dia, menerima Rancangan Peraturan Daerah APBD TA 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah 2019.

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, serta hadir Sekda Kepri Arif Fadillah sebagai perwakilan dari Pemprov Kepri. (adv)

Editor : DRI

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.