Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!


Nurdin Dukung Polisi Selidiki Korupsi BUMD Kepri

Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Foto Ist

PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, mendukung proses penyelidikan kasus dugaan korupsi di Badan Usaha Milik Daerah PT Pembangunan Kepri.

“Apapun itu, proses penyelidikan (BUMD Kepri) kami dukung,” kata Nurdin di Kantor DPRD Kepri, kemaren.

Ia mengatakan proses seleksi terhadap direksi BUMD Kepri masih berlangsung sampai sekarang. Sedangkan direksi yang lama, tetap harus mempertanggungjawabkan kinerjanya.

“Seleksi untuk direksi yang baru masih berlangsung untuk memperbaiki BUMD Kepri. Tetapi pemimpin yang lama tetap harus bertanggungjawab,” ujarnya.

Ditanya soal penjualan aset BUMD Kepri, gubernur mengaku tidak tahu. Ia justru balik bertanya aset apa yang dijual, dan siapa yang menjual aset tersebut. Setelah mendapat informasi aset yang dijual berupa saham di Bank Perkreditan Rakyat Kepri-Bintan, Gubernur Nurdin kembali bertanya siapa yang menjualnya.

“Kapan dijualnya?” tanya gubernur lagi.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Kepri Hotman Hutapea mengatakan Polda Kepri mulai mengumpulkan data dan informasi dugaan korupsi PT Pembangunan Kepri.

Berdasarkan informasi yang diperolehnya, sejumlah pihak yang pernah menjabat sebagai direksi di BUMD Kepri sudah diperiksa pihak kepolisian.

“Ada laporan dugaan korupsi di BUMD Kepri sehingga Polda Kepri menyelidikinya,” ucapnya.

Kasus itu, menurut dia, bermula dari persoalan utang yang melilit BUMD Kepri. Kemudian pihak BUMD Kepri menjual sejumlah aset, seperti saham di Bank Kepri Bintan.

“Yang jadi persoalan itu, setelah aset dijual, tetapi utang tidak dibayar,” katanya, yang diusung Partai Demokrat.

Hotman mengemukakan kondisi BUMD Kepri sejak beberapa tahun lalu memprihatinkan. Perusahaan itu masih beroperasi, namun pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilaksanakan hanya dapat menutupi gaji direksi dan staf.

“Perusahaan ini sudah tidak sehat,” katanya.

Sejak awal pendirian BUMD Kepri, pemerintah sudah menyertakan modal sekitar Rp14 miliar. Pihak BUMD Kepri sejak beberapa tahun lalu meminta dana tambahan dari pemerintah, namun tidak dikabulkan lantaran perusahaan itu dililit utang.

“Nilai utangnya kami tidak tahu sampai sekarang. Pemerintah dan DPRD Kepri khawatir penyertaan modal yang diberikan digunakan untuk membayar utang karena itu permintaan BUMD Kepri tidak dikabulkan,” tegasnya.(ant)

Editor : DRI

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.