Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!


Pemkab Bintan Dapat Penghargaan Indeks Kelola 2018 Dari Pusat

di Sektor Pendidikan

Bupati Bintan H Apri Sujadi menyalami orang tua murid disela-sela penyerahan seragam sekolah gratis baru baru ini. Foto Ist

PROKEPRI.COM, BINTAN – Sektor Bidang Pendidikan Kabupaten Bintan kembali tuai prestasi dari Pemerintah Pusat. Penghargaan Indeks Kelola 2018 itu diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan Tamsir dari Deputi Bidang Ekonomi Staff Kepresidenan ibu Denni Puspa Purbasari, SE, M.Sc, P.hd, di Ballroom Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Rabu (28/11) malam.

Bukan hanya itu, Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos juga kembali diganjar penghargaan level nasional.

Kabupaten Bintan mendapatkan penilaian kinerja terbaik dalam kategori pembangunan bidang pendidikan.

Kabupaten Bintan dinilai juga mampu meningkatkan kualitas angka partisipasi murni dibandingkan daerah lainnya. Angka putus sekolah juga dinilai rendah serta keberhasilan tersebut juga didukung dengan alokasi anggaran pendidikan sebesar 22 persen, lebih besar dibandingkan daerah lainnya.

“Selain itu , Kabupaten Bintan juga dinilai memiliki tenaga pengajar berijazah S1 diatas 91% untuk sekolah SMP , lalu sekolah SD kita memiliki angka 77% ” ujarnya.

Malam pemberian penghargaan tersebut hanya dihadiri sekitar 66 kepala daerah yang terpilih sebagai pemenang Indeks Kelola, meliputi kategori pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pembangunan ekonomi.

Untuk diketahui, dari sumber katadata.co.id sebagai penghelat Penghargaan Indeks Kelola, hal ini bertujuan antara lain untuk mendorong penggunaan APBD yang sejalan dengan agenda bangsa dan negara, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi.

Penghargaan Indeks Kelola sendiri didasari fakta banyaknya daerah yang dianggap masih kurang efektif dalam mengelola APBD. Misalnya dominasi APBD untuk belanja pegawai 37 persen, sedangkan untuk belanja modal hanya 20 persen.

Selain itu, masih banyak daerah yang belum melaksanakan anggaran mandatory atau wajib sesuai dengan Undang-Undang, seperti 20 persen untuk anggaran pendidikan atau 10 persen untuk anggaran kesehatan.

“Komitmen memajukan Bidang Pendidikan terus kita lakukan, secara bertahap kita terus membenahi infrastruktur pendidikan sekaligus memberikan bantuan-bantuan untuk memajukan dunia pendidikan seperti Program Seragam dan Transportasi Sekolah Gratis ” ujar H Apri Sujadi, S.Sos, Bupati pertama di Prov Kepri yang menggagas program tersebut. (mcb)

Editor : MUD

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.