Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!


Polda Tetapkan Dua Tersangka Korupsi Proyek Pelabuhan Dompak

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Erlangga bersama Kapolres Tanjungpinang AKBP Ucok Lasdin Silalahi didampingi Kasat Reskrim AKP Dwi Hatmoko Wiraseno ekpos dugaan korupsi pembangunan pelabuhan Dompak di Mapolda, Kamis. (27/9/2018). Foto Ist

PROKEPRI.COM, BATAM – Kepolisian Daerah (Polda) Kepri menetapkan dua orang tersangka dugaan korupsi pembangunan Pelabuhan Dompak, Tanjungpinang. Kamis (27/9/2018). Kedua tersangka berinisial BEN dan HAR.

Penetapan kedua tersangka diekpos resmi di Mapolda Kepri dan dipimpin Kapolda Kepri, Irjen Pol.Andap Budhi Revianto, S.ik melalui Kabid Humas Polda Kepri Kombes Erlangga bersama Kapolres Tanjungpinang AKBP Ucok Lasdin Silalahi didampingi Kasat Reskrim AKP Dwi Hatmoko Wiraseno.

Kapolres Tanjungpinang AKBP Ucok Lasdin Silalahi melalui Kasat Reskrim AKP Dwi Hatmoko Wiraseno membenarkan penetapan kedua tersangka tersebut.
Dwihatmoko menerangkan, penetapan kedua tersangka (HAR dan BER) dalam kasus dugaan korupsi pembangunan pelabuhan Dompak, pagu anggaran APBN tahun 2015 itu, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp5 miliar.

“Kerugian negara Rp5.054.740.904,35,” bebernya.

Dwihatmoko mengungkapkan, tersangka inisial HAR merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di KSOP Kelas II Tanjungpinang. Sementara BER, sambungnya adalah Direktur Cabang PT Karya Tunggal Mulya Abadi.

Seperti diketahui, KSOP Kelas II Tanjungpinang merupakan pelaksana proyek pembangunan Pelabuhan Dompak tahun 2015, dengan pagu anggaran APBN 2015 senilai Rp9.783.700.000. Nilai kontrak dalam proyek ini sebesar Rp9.242.350.000.

Paket pekerjaan terdiri dari persiapan, pekerjaan area pelabuhan, taman parkir, kelengkapan dan perlengkapan, gerbang dan finishing yang dilaksanakan selama 90 hari.

Pembangunannya sendiri mulai dikerjakan pada tanggal 29 September hingga 27 Desember 2015.

Dalam ekpos, terungkap bahwa peran masing-masing tersangka, HAR selaku PPK dalam menyusun dan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan spesifikasi teknis barang/jasa tidak melakukan analisa secara teknis dan survei pasar.

Dalam rapat koordinasi HAR bersama Pokja tidak membahas pesryaratan penggunaan barang berstandar SNI kepada calon penyedia. Pokja pun tidak meneliti HPS yang dibuat HAR.

Mirisnya, hingga batas akhir kontrak PT Karya Tunggal Mulya Abadi tidak sepenuhnya melaksanakan pekerjaan fisik. Bahkan perlengkapan dan kelengkapan yang seharusnya diadakan juga tidak ada.

HAR menyadari pekerjaan belum dilaksanakan 100 persen justru memberikan pembayaran penuh. Untuk memuluskan hal ini, ia diduga telah memalsukan dokumen dengan cara memindai tanda tangan Tim PPHP.

Tak sampai disitu, HAR juga diduga melakukan perubahan pekerjaan dari penyambungan listrik 10 KVA menjadi pekerjaan breakwater tanpa analisa teknik maupun mambahasnya dengan ahli sipil kelautan. Ia juga tidak turun ke lapangan untuk mengetahui progress pekerjaan namun tetap membayar 100 persen.

Sementara peran Berto diantaranya mengalihkan pekerjaan lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan laut Dompak kepada pihak lain.

Setelah dilakukan pengecekan oleh penyidik dan penghitungan oleh BPK RI ada pekerjaan fisik serta pengadaan barang tidak dilaksanakan sehingga menyebabkan kerugian negara Rp5.054.740.904,35.

Editor/Penulis : YAN

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.