OPINI

Antitesis Pilkada: Antara Kemanusiaan dan Suara Politik

Penulis Kafabihi.(Foto Ist)

PROKEPRI.COM,TANJUNGPINANG – Menarik dibahas ketika kita berbicara tentang pesta demokrasi yang begitu penuh dengan kepentingan politik, dimana pandemi ini hanya berjarak seujung kuku. Hidup segan mati tak mau, adalah kata-kata yang pas buat kondisi saat ini. Baik dari segi mana pun, pilkada sempat diundur dari pertengahan tahun lalu ke akhir tahun.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 pasal 120 tentang Pemilihan Kepala Daerah jelas mengatakan, dalam hal adanya, antara lain, bencana alam atau non-alam yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan serentak tidak dapat dilakukan, maka dilakukan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan.

Di sisi lain data pasien yang telah terkonfirmasi terus mengalami kenaikan tiap harinya khususnya di Provinsi Kepri saat ini.

Saya ingat betul bagaimana pandemi ini menyerang dengan ganasnya pada kepala daerah di wilayah kepri yang beberapa waktu lalu sempat terkonfirmasi positif.

Realitanya kebutaan mereka melihat esensi kehidupan tidaklah lebih baik dari kekuasaan. Socrates pernah mengatakan  “kenalilah dirimu sendiri”.

Setelahnya seorang penyair Alexander Pope melanjutkan bahwa manusia-manusia seharusnya mengenali diri sendiri secara mendalam hingga mengenal dunia tempat kita hidup.

Tidak ada yang lebih baik dari pada menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Seorang yang menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut tidak akan pernah menghianati dirinya sendiri, maka kenalilah dirimu.

Pemilu tahun 2019 seharusnya menjadi pembelajaran yang berharga bagi kita, total ada 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit (Kompas.com). Itu adalah contoh bahwa manusia tereliminasi dari dalam tubuhnya sendiri, bagaimana jika itu dari pengaruh luar seperti Covid-19?!

Sudah cukup banyak antitesis yang beredar, terlalu banyak intrik kepentingan berlandaskan ego penguasa. Seharusnya wasit (KPU) memiliki perasaan yang manusiawi ketika melihat grafik terus menaik ke atas. Butakah mereka para penguasa, pengawas, pelaksana, serta aktor di balik disahkannya agenda pesta demokrasi ini?

Sadar atau tidak sadar, pengambilan keputusan untuk tetap melaksanakan pilkada penuh dengan target kejar tayang. Setidaknya untuk mengamankan posisi orang-orang yang terlibat dalam politik dinasti, karena kalau diundur rentang waktu yang dibutuhkan menuju Pilpres semakin singkat.

Melihat dari berbagai macam polemik serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat, salah satunya adalah dengan memberikan mandat penuh penanganan Covid-19 kepada Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan.

Sejak kejadian mengejutkan dari seorang pejabat yang duduk di DPR RI atas statement-nya yang mendiskreditkan rakyat Sumatera Barat, seharusnya kita sadar bahwa yang mereka butuhkan hanyalah bagaimana membutuhkan suara! Mereka hanya butuh suaramu, bukan KESEHATANmu!.

Kita seharusnya bersyukur dengan adanya pembatasan kegiatan akademik, setidaknya anak-anak kita sehat dari mara bahaya wabah ini. Mereka yang di atas ini masih memikirkan generasi penerus bangsa.

Walaupun dampak yang cukup besar yang dirasakan oleh kaum pelajar dan mahasiswa pada generasi saat ini, tetapi demi terhindar dari kebodohan satu generasi harus rela berdesak-desakan untuk kuota.

Tapi kita patut bersyukur, yang penting pelajar dan mahasiswa di Indonesia tidak tekonfirmasi positif. Bagi mereka para penguasa membutuhkan kemenangan dan itu harga mati daripada ngurus nyawa rakyat, ujung-ujungnya rakyat disalahkan karena tidak patuh protokol kesehatan.

Hingga saat ini pola demokrasi yang dibangun oleh pemerintahan untuk menunjukkan bahwa sektor ekonomi dan demokrasi adalah emas yang tidak bisa sebanding dengan nyawa masyarakat Indonesia, jadi wajar saja menkes mangkir saat diundang di diskusi matanajwa.

Padahal kita semua tau bahwa bukti berdirinya sebuah negara karena adanya; wilayah dan rakyat. Kasus covid-19 yang terkonfirmasi sudah 10.600 lebih yang meninggal dari 283.000 kasus yang ada, pemerintah tinggal menunggu populasi rakyat indonesia menghilang. Hingga mereka tau bagaimana ditinggal saat sedang sayang-sayangnya.

Back to top button