DPRD Kepri Gelar Paripurna KUA-PPAS 2021

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak didampingi wakil ketua menerima KUA PPAS 2021 dari Pjs Gubernur Kepri. Foto Ist

PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau menggelar rapat paripurna istimewa Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2021 di ruang rapat utama, Kantor DPRD, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Senin (09/11/2020).

Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Bahtiar Baharuddin menyampaikan Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2021 sekitar Rp3,7 triliun. Dia merincikan proyeksi sekitar Rp3,7 triliun terdiri dari pendapatan daerah Kepri 2021 diproyeksikan sekitar Rp3,5 triliun, meliputi PAD sekitar Rp1,2 triliun, pendapatan transfer sekitar Rp2,3 triliun, serta lain – lain pendapatan yang sah sekitar Rp1,2 triliun.

“Sementara penerimaan daerah berupa SILPA yang diperkirakan sebesar Rp200 juta,” kata Bahtiar.

Bahtiar menyampaikan bahwa penyusunan APBD Pemprov Kepri 2021 memedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021 yang merupakan penjabaran RPJMD 2016-2021.

RKPD tersebut telah ditetapkan dengan peraturan Gubenrur Kepri Nomor 34 Tahun 2020 dengan lima prioritas pembangunan daerah yang ada di dalamnya.

“Prioritas tersebut di antaranya pemantapan Kepri sebagai bunda tanah Melayu, peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat, pemerataan infstruktur dan lingkungan yang berkualitas, peningkatan keunggulan dibidang kemaritiman dan pemantapan tata kelola pemerintahan,” jelasnya.

Selain kelima priroitas tersebut, kata Bahtiar, dalam penyusunan APBD Kepri 2021 juga memperhatikan situasi pandemi COVID-19 berikut dampak yang menyertainya.

Kondisi pandemi saat ini, lanjutnya, membuat penyusunan APBD tidak terlepas dari hal-hal dalam pencegahan penanganan COVID-19 baik dari sisi kesehehatan dan ekonomi, di antaranya pencegahan dan penanganan dan penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19, pemulihan ekonomi dampak dari pandemi serta proses ke arah kedaulatan pangan untuk mengatasi situasi tahunan yang selalu terjadi di Kepri.

“Kami sangat mendorong kedaulatan pangan di sektor maritim, karena karakteristik Kepri ini terdiri dari 96 persen laut, hanya empat persen daratan,” ucap Bahtiar.

Bahtiar berharap Rancangan KUA-PPAS APBD 2021 yang telah disampaikan dapat segera dibahas oleh Badan Anggaran DPRD Kepri sehingga penetapan APBD murni 2021 dapat diselesaikan tepat waktu.

“Terima kasih DPRD yang telah membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah hingga saat ini. Harapan kami ini segera dibahas sehingga pembangunan bisa dijalankan untuk kesejahteraan masyarakat Kepri,” pungkas Bahtiar.(adv)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.