PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Wakil Walikota Tanjungpinang Raja Ariza menjelaskan penanganan HIV perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini, terutama dengan mulai berkurangnya dukungan pendanaan dari negara-negara donor. Karena itu, pemerintah, menurut dia, perlu memperkuat peran dan pendanaan domestik agar program penanggulangan HIV tetap berjalan.
“HIV AIDS adalah masalah bersama, tanggung jawab pemerintah dan tidak bisa hanya mengandalkan pendanaan dari donatur,” kata Ariza saat membuka kegiatan advokasi strategis bertema “Building Awareness and Mobilizing Domestic Resources Workshop for Sustainability of HIV Program” di Hotel Nite & Day Tanjungpinang, Rabu (26/8/2026).
Menurutnya, pemerintah bersama masyarakat perlu membangun kesadaran mengenai pencegahan dan penanggulangan HIV. Upaya tersebut juga perlu diperkuat karena persoalan HIV berkaitan dengan narkoba dan kesehatan masyarakat.
“Perlu bergerak bersama untuk memastikan program penanganan HIV tetap berjalan, termasuk melalui edukasi dan pencegahan di tengah masyarakat,”ingat Ariza.
Dia menyebut penanganan HIV di Tanjungpinang perlu dilakukan melalui program yang disepakati bersama dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Upaya pencegahan juga perlu diperkuat agar generasi muda dapat terhindar dari risiko HIV dan penyalahgunaan narkoba.
“Ini tugas kita bersama. Kita perlu lebih gesit dalam menangani HIV dan AIDS di Tanjungpinang, apalagi persoalan ini juga berkaitan dengan narkoba dan mulai mengarah ke generasi muda,”Tegas Ariza.
Ia berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat koordinasi antarpihak sekaligus menghasilkan langkah yang dapat menjaga keberlanjutan program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Tanjungpinang.
Sementara itu, Ketua Yayasan Komunitas Peduli AIDS Kepri (Kompak), Harmoni, menjelaskan pihaknya telah menjalankan program penanggulangan HIV dan AIDS sejak 2007. Dalam perjalanannya, strategi penanganan HIV terus mengalami perubahan, mulai dari kampanye pencegahan hingga edukasi dan pendampingan terhadap kelompok berisiko.
“Dalam pelaksanaannya, Kompak juga terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BNN Kota Tanjungpinang dalam kegiatan edukasi dan pencegahan,” ucapnya.
Menurut Harmoni, dukungan Global Fund terhadap program penanggulangan HIV melalui grant cycle 7 dijadwalkan berakhir 31 Desember 2026. Pemerintah Indonesia saat ini masih melakukan pembahasan untuk memperpanjang dukungan tersebut, namun pendanaan untuk program HIV diperkirakan akan berkurang, termasuk di Tanjungpinang.
Karena itu, penguatan pendanaan domestik penting agar berbagai program yang selama ini berjalan tidak terhenti. Upaya tersebut mencakup pengobatan, edukasi di tingkat masyarakat hingga pencegahan agar kelompok yang berisiko tidak terpapar HIV.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per Juni 2025, dari estimasi total orang dengan HIV, sebanyak 353.694 orang atau 63 persen telah teridentifikasi.
Dari jumlah tersebut, 249.808 orang atau 71 persen telah memulai pengobatan antiretroviral.
Sementara itu, jumlah penderita HIV/AIDS di Provinsi Kepri telah mendekati 4.000 orang. Sedangkan di Kota Tanjungpinang, angkanya telah mencapai 1.000 orang di tahun 2026 ini.(yan)
