PROKEPRI.COM, JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution.
Putusan pemecatan tersebut dijatuhkan setelah Ahrie terbukti melanggar kode etik profesi terkait keterlibatannya dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.
Putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) yang dipimpin oleh Komjen Pol Rudi Darmoko usai menggelar sidang maraton selama 11 jam di Gedung Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026) kemaren.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya menyampaikan bahwa majelis sidang menjatuhkan dua jenis sanksi terhadap Ahrie. Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan pelanggar adalah perbuatan tercela, dan kedua, sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri.
“Atas putusan PTDH tersebut, yang bersangkutan menyatakan banding. Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding,” kata Eddizon Isir sebagaimana dikutip dari laporan Kantor Berita ANTARA, Rabu (11/11/2026).
Ahrie merupakan tersangka pertama yang menjalani sidang etik dari total empat perwira tinggi Polri yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri pada awal November 2026.
Tiga jenderal lainnya meliputi mantan Kapolri sekaligus eks Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH), dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi (SU).
Mengutip laporan TVRI News, Kadiv Humas Polri memastikan sidang etik bagi ketiga perwira tinggi lainnya dijadwalkan bergulir pada pekan depan tanpa adanya perlakuan istimewa maupun impunitas.
Selain sanksi etik, keempat tersangka juga menghadapi proses hukum pidana yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
Berdasarkan keterangan penyidik Bareskrim Polri yang dilansir oleh Detik.com dan Kompas.com, para tersangka diduga memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) secara ilegal pada 2025–2026 serta menghapus jejak data hasil penyadapan pada Oktober 2026.
Atas perbuatan tersebut, para tersangka dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP) tentang penyadapan ilegal transmisi informasi elektronik. Pasal 332 KUHP tentang akses ilegal terhadap sistem elektronik, serta Pasal 32 UU ITE terkait tindakan penghapusan atau perusakan data elektronik tanpa hak.
Saat ini, tiga tersangka yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob, Depok, Jawa Barat.
Sementara itu, tersangka Slamet Uliandi belum ditahan karena alasan kondisi kesehatan yang masih dalam tahap pemulihan pasca-stroke.(yan)
