DPRD Anambas Genjot Penyusunan Rekomendasi LKPj 2025, Soroti PAD hingga Pemerataan Pembangunan
Advetorial
PROKEPRI.COM,ANAMBAS – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas terus mematangkan penyusunan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025.
Rapat penyusunan rekomendasi tersebut digelar di Ruang Rapat DPRD Kepulauan Anambas, Tarempa, Senin (20/4/2026), dan diikuti Ketua Pansus, tenaga ahli fraksi, komisi, serta seluruh anggota pansus.
Ketua Pansus, Ayub, mengatakan pihaknya telah merumuskan sejumlah poin penting yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi sekaligus perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.
Salah satu sorotan utama adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Ayub, pemerintah daerah dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam menggali potensi pendapatan, khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah, tanpa menambah beban masyarakat.
“Pemerintah daerah harus mampu melihat peluang-peluang PAD yang belum tergarap maksimal, namun tetap mengedepankan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Pansus juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, serta administrasi kependudukan.
Ayub menilai pelayanan kepada masyarakat harus semakin cepat, transparan, dan akuntabel agar kepercayaan publik terhadap pemerintah terus meningkat.
“Pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Tak hanya itu, DPRD juga menyoroti perencanaan program dan penyerapan anggaran. Pemerintah daerah diminta memperbaiki tata kelola pelaksanaan kegiatan agar anggaran yang tersedia dapat terserap maksimal dan tepat sasaran.
Di bidang pembangunan, Pansus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan irigasi, serta memastikan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terpencil di Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari banyak pulau.
“Pembangunan jangan terpusat di satu wilayah saja. Daerah-daerah terpencil juga harus merasakan hasil pembangunan,” kata Ayub.
Lebih lanjut, Pansus turut menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi, peningkatan disiplin aparatur sipil negara, serta penerapan prinsip good governance dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan.
Ayub menegaskan seluruh rekomendasi yang nantinya disampaikan harus ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah, disertai laporan perkembangan secara berkala.
“Pansus ini memiliki masa kerja selama 30 hari. Dalam bulan ini akan kami selesaikan secepatnya, lalu hasilnya kami serahkan kepada pemerintah daerah,” tutupnya.(as)
Editor: yn
