LINGGA

GMLH Desak Pemkab Lingga usut tuntas keberadaan PT Yeyen Bintan Permata (YBP)

Ikmal Pengurus GMLH Kabupaten Lingga.(Foto Ist)

PROKEPRI.COM,LINGGA – Gerakan Mahasiswa Lingkungan Hidup (GMLH) Kabupaten Lingga meminta Pemerintah Kabupaten Lingga beserta jajaran terkait untuk mengusut perizinan keberadaan PT Yeyen Bintan Permata.

Ikmal Kabid Aksi Propaganda GMLH mengatakan bahwa pertambangan biji bauksit milik PT Yeyen Bintan Permata (YBP) di Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga itu tengah menjadi sorotan publik. Dimulai dari perizinan yang dimiliki PT tersebut menuai banyak tanya. kemudian PT Yeyen mengaku telah memiliki izin lengkap, sementara dinas terkait di Pemrov Kepri dan Pemkab Lingga mengaku tidak pernah mengeluarkan izin.

“Hal ini harus segera di tindak lanjuti mengenai perizinan nya karena itu hal yang paling dasar untuk perlindungan lingkungan hidup,” ujar Ikmal.

Ikmal melanjutkan,  sampai sekarang belum ada kejelasan dan juga kepastian terhadap setiap izinnya. Ia menyarankan, khususnya Pihak terkait agar segara,  menindaklanjuti sesuai dengan  prosedur dan mekanisme yang diatur oleh undang-undang.

“Untuk itu perlu adanya investigasi secara serius terkait keberadaan PT Yeyen ini dan mengkroscek izin-izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh PT Yeyen tersebut. Agar masyarakat Mengetahui Keberadaan PT tersebut”,tegas Ikmal.

Ikmal pun menambahkan, Di data ESDM PT Yeyen tidak masuk didalam map tersebut, dan perizinan di Pertambangan, Lingkungan Hidup, Dan ESDM harus kita pertanyakan Kelengkapan nya.

Lanjutnya, dalam Peraturan Daerah Provinsi kepulauan Riau No. 1 tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 — 2037 pasal 92 ayat 6, menyebutkan bahwa Zona kawasan perikanan budi daya meliputi kecamatan Lingga Timur, Kecamatan Selayar, Kecamatan Lingga Utara, Kecamatan Senayang, Kecamatan Singkep Barat, dan Kecamatan Singkep Selatan bukanlah kawasan pertambangan. Artinya, PT Yeyen Bintan Permata telah melakukan penyalahgunaan tata ruang dan legalitasnya pun harus dipertanyakan bagaimana bisa melakukan penambangan di zona kawasan perikanan budi daya.

Tambahnya, berdasarkan UU Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, bagi yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan kemudian mengakibatkan perubahan fungsi ruang yaitu pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 500 juta.

Ia pun kembali menegaskan bahwa pemerintah setempat untuk dapat menilai tindakan tersebut.

Ikmal juga menegaskan, jika ini melanggar RT/RW, maka harus segera diperiksa kembali.

“Jika ini memang melanggar regulasi, sudah sepantasnya segera untuk di tindak lanjuti, baik itu secara administrasi maupun pidana,” tutup Ikmal.”(Mfz)

Editor: Muhammad Faiz

Back to top button