PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Koalisi Masyarakat Sipil Kota Tanjungpinang menyoroti peran mahasiswa Kota Batam dalam menyikapi persoalan penggusuran masyarakat Pulau Rempang dan Galang oleh pemerintah yang terkesan lambat dan acuh.
“Mahasiswa-mahasiswa di Batam itu sangat lembek dan tak bermental, mereka hanya jago berteori memberikan prestasi kepada pemerintah dan kampus, bukan mengadvokasi masyarakat, padahal Tri Dharma Perguruan Tinggi itu salah satu nya pengabdian kepada masyarakat,” kata Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Kota Tanjungpinang, Muhammad Faiz, Kamis (7/9/2023).
Dia mengatakan, sebagai agen sosial kontrol, seharusnya mahasiswa Batam bersatu bergerak dan melakukan aksi demontrasi menolak relokasi tersebut.
“Mereka seperti terlena diruang kelas dan sejuknya AC dikampus, sehingga persoalan di luar kampus mereka hiraukan,” tekan Faiz.
Faiz juga menilai, mahasiswa hari ini lebih sibuk belajar, berteori dan lebih condong memberikan prestasi kepada pemerintah dan kampus bukan kepada masyarakat.
Sebagai informasi, hari ini aparat penegak hukum kembali melakukan penggusuran paksa kepada masyarakat rempang, dampak dari pemaksaan tersebut membuat masyarakat mengalami pemukulan oleh oknum aparat dan anak anak sekolah dipaksa untuk berhenti belajar.
JPKP: Ansar dan Rudi Wajib Bertanggung Jawab
Terpisah, Ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Adiya Prama Rivaldi meminta Gubernur Kepri H Ansar Ahmad dan Kepala BP Batam HM Rudi bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) saat aksi aparat kepolisian yang terlibat gesekan dengan masyarakat Rempang dan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (7/9/2023).
Tragedi september berdarah, menurut dia, kembali terjadi,
“Kami melihat telah terjadi dugaan pelanggaran HAM terhadap masyarakat Rempang-Galang, Ansar Ahmad bersama Rudi wajib bertanggung jawab atas pelanggaran berat yang berlangsung,” tegas Adiya.
Dia melanjutkan, banyak korban yang telah tertembak gas air mata aparat serta lemparan batu dari provokator di sekitar penolakan relokasi Rempang-Galang tersebut.
“Sangat banyak masyarakat terkena tembakan gas air mata oleh aparat pengamanan, pelemparan batu dari arah yang berlawanan, fasilitas pendidikan serta fasilitas kesehatan pun menjadi korban bentrokan yang berlangsung,” Ujar kembali Adiya
Adiya selaku ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah meminta pemerintah segera mengambil sikap atas kerusuhan yang telah terjadi serta bertanggung jawab pertumpahan darah yang ada
“Kami memintah Pemerintah Kepri (Ansar Ahmad) selaku Perpanjang pemerintah Pusat untuk segera menghentikan kerusuhan yang telah berlangsung,” tekannya.
Adiya mengatakan, bahwa jika kerusuhan terus terjadi mereka akan melaporkan kejahatan tersebut kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM RI).
“Jika semakin banyak korban yang terus terusan tidak terhenti, kami akan terus menggiring serta melaporkan Pemerintah Daerah kepada Komnas HAM untuk mendapatkan perlindungan Hukum untuk masyarakat Rempang-Galang,” tutupnya.(yan)
