PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – LHKP Muhammadiyah dan KAHMI Kepri menggelar diskusi terarah putaran ke-5 bersama Pelindo Tanjungpinang bertempat di Sekretariat HMI di Jalan RH Fisabilillah, kilometer 8 Atas, Sabtu (25/1/2025).
Diskusi tersebut mengangkat tema “Bikin Kebijakan Publik Tidak Pro Rakyat”, dengan menghadirkan 3 narasumber berkompeten di bidangnya.
Yakni Ade Angga sebagai Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Akademisi Stisipol RH Zamzami A Karim dan General Manager Pelindo Tonny Hendra Cahyadi.
Ketua pelaksana, Ridarman Bay menyampaikan bahwa diskusi yang diselenggarakan ini bertujuan untuk mengetahui dasar kebijakan Pelindo dalam menaikkan tarif pas pelabuhan.
Selain itu, Ridarman juga menyampaikan nantinya hasil akhir dari diskusi tersebut akan di rangkum sebagai bahan rujukan oleh Pelindo untuk di jadikan pertimbangan dalam menaikkan tarif pas pelabuhan.
“Kita berharap, diskusi ini berjalan lancar, dan menemukan solusi konkrit atas permasalahan yang ada,” kata Ridarman dalam kata sambutannya.
Sementara, Ketua KAHMI Kepri, Suryadi menyarankan agar kebijakan tersebut dapat dipertimbangkan dan dikaji ulang.
Dia meminta transparansi anggaran pendapatan dari Pelindo di segala sektor untuk dapat di buka secara publik.
Menurutnya, sampai dengan hari ini, masyarakat masih belum mengetahui alasan secara jelas Pelindo menaikkan tarif tersebut ditengah keterpurukan ekonomi yang di alami masyarakat Tanjungpinang.
“Dengan begitu, masyarakat akan mengetahui, apakah Pelindo mengalami kerugian atau sebaliknya, hari ini kan Pelindo belum memberikan keterangan soal itu,” tegasnya. (mfz)
Editor: yan
