PROKEPRI.COM,JAKARTA – Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, melakukan dua kali pertemuan dengan warga yang terdampak penggusuran pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pulau Rempang, yakni pada pada Minggu (17/09) malam dan Senin (18/09) siang.
Bahlil mengaku telah mendengar aspirasi warga agar mereka tidak direlokasi ke luar Pulau Rempang.
Sebelumnya, masyarakat terdampak penggusuran rencananya akan direlokasi ke Pulau Galang. Bahlil berjanji akan membahas usulan tersebut di tingkat pemerintah pusat sambil menunggu keputusan Presiden Joko Widodo.
“Kalau memang ini kita lakukan untuk kebaikan, dan kita masih dalam perkampungan di Rempang, selama tidak mengganggu masterplan yang ada sekarang, maka kita akan bahas bersama-sama,” kata Bahlil di hadapan warga.
Menurutnya, pemerintah akan mengutamakan pembangunan industri di kawasan seluas sekitar 2.000 hektare dari total area yang boleh digarap di Pulau Rempang, yakni seluas 7.000-8.000 hektare.
Itu berarti ada empat kampung yang akan terdampak di area seluas 2.000 hektare tersebut, yakni Pasir Panjang, Sembulang Tanjung, Sembulang Hulu, dan Blongkeng.
“Kita putuskan tadi malam, tidak semuanya dulu menjadi prioritas. Kita prioritaskan dulu untuk perusahaan yang ada sebesar 2.300 hektare,” papar Bahlil.
Perusahaan yang dimaksud adalah Xinyi Group asal China yang berminat membangun pabrik kaca dengan nilai investasi senilai US$11,5 miliar atau setara Rp174 triliun sampai tahun 2080.
“Jadi yang kita setujui itu adalah, jangan semuanya dilakukan relokasi dulu. Jangan semuanya. Jadi kita melakukan pergeseran,” sambungnya.
Pasca-pertemuan tersebut, Juru bicara Keramat, Suardi mengaku belum bisa menentukan sikap dan akan bermusyawarah lebih lanjut.
Menurutnya, masyarakat memiliki waktu selama 24 jam untuk menyampaikan sikap mereka kepada pemerintah.
“Pada dasarnya masyarakat menerima investasi, tapi masyarakat menolak relokasi,” tegas Suardi kepada BBC News Indonesia.
“Ini yang perlu dibicarakan dengan masyarakat, kami dari Keramat tidak bisa membuat keputusan sendiri,” lanjutnya.
Pemerintah, sebut Suardi, “telah mulai menjalin komunikasi secara intens” dengan masyarakat.
Namun masyarakat masih perlu mempertimbangkan “plus dan minus” mengenai dampaknya terhadap masyarakat.
Suardi juga mengatakan, dalam pertemuan tersebut tidak dibahas mengenai tenggat waktu yang sebelumnya diberikan kepada masyarakat untuk angkat kaki dari Pulau Rempang pada 28 September 2023.(Bbc)
Editor: Muhammad Faiz
