Lagi-lagi Ratusan Siswa Keracunan MBG, DPR RI Desak BGN Evaluasi Menyeluruh

PROKEPRI.COM, JAKARTA –Ratusan siswa kembali mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kali ini terjadi di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Jumat (11/09/2026) kemaren, dengan jumlah korban 352 orang.
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, menyatakan keprihatinannya atas kejadian tersebut. Ia menilai keracunan itu harus menjadi perhatian serius dan tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.
“Saya prihatin dengan kejadian keracunan yang dialami ratusan siswa. Keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas. Karena itu, penyebab kejadian ini harus diusut secara menyeluruh,” kata Sari Yuliati dalam keterangan, Minggu (13/9/2026).
Menurut anggota DPR RI Dapil NTB II ini, Badan Gizi Nasional (BGN) perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program di lapangan, termasuk memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjalankan SOP secara disiplin.
Jika hasil pemeriksaan menemukan adanya kelalaian atau pelanggaran prosedur, Sari meminta agar diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan.
“Evaluasi tidak cukup hanya mencari penyebab kejadian. Kita juga harus memastikan apakah seluruh SOP telah dijalankan dengan benar. Jika ada kelalaian, tentu harus ada sanksi tegas agar menjadi pembelajaran dan tidak terjadi lagi di tempat lain,” tegas Sari.
Dia menambahkan, DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan MBG, termasuk terhadap kinerja BGN dan SPPG di berbagai daerah. “DPR akan proaktif mengawasi kinerja BGN dan SPPG melalui instrumen pengawasan yang dimiliki DPR. Kita juga akan mendorong pengawasan di daerah agar pelaksanaan MBG benar-benar berjalan sesuai standar,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas dan keamanan makanan yang diberikan.
“Program MBG harus memberikan manfaat, bukan justru menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Kejadian ini harus menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan, memperbaiki pelaksanaan di lapangan, dan memastikan setiap anak mendapatkan makanan yang aman dan bergizi,” pungkas Sari. (dprri/yan)
