Pemko Tanjungpinang Gelontorkan Dana 36 Miliar Buat Terapkan PPKM

 

Walikota Tanjungpinang Hj Rahma. Foto Ist

PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang menggelontorkan total dana sebanyak Rp36 miliar untuk pembiayaan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di tahun 2021 ini.

“Berdasarkan beberapa kali rapat Badan Anggaran DPRD kota Tanjungpinang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kami mendapatkan laporan dan informasi bahwa total alokasi dana yang di refocusing tahun ini dengan dasar PMK nomor 17 tahun 2021 adalah sebesar 36 milyar,” tulis Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Momon Faulanda Adinata, di status akun Media Sosialnya, Kamis (08/07/2021).

Rencana dana tersebut, sambung politisi muda partai PPP ini, akan dialokasikan untuk membiayai penerapan PPKM di tingkat kelurahan, pembayaran insentif tenaga kesehatan, bantuan Sembako kepada masyarakat yang positif Covid-19.

“Kami dari PPP sangat mendukung program yang bersifat membantu masyarakat tersebut dan kami terus mendorong agar Pemko segera untuk merealisasikan kegiatan dimaksud, apalagi dengan adanya intruksi mendagri yang mewajibkan kota Tanjungpinang menerapkan PPKM secara ketat hingga tanggal 20 juli 2021,” tegas Momon.

Momon juga berterimakasih kepada Baznas kota Tanjungpinang, lantaran karena baru Baznas yang bisa memberikan bantuan Sembako untuk masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19.

“Sekali lagi harapan saya semoga pembayaran insentif nakes, pemberian bantuan sembako kepada yg terkonfirmsi positif covid-19, dan lain-lain segera dilaksanakan oleh Pemko Tanjungpinang,” tutupnya.

Seperti diketahui, hari ini, Kamis (08/07/2021) Pemko Tanjungpinang mengeluarkan perpanjangan Surat Edaran (SE) Nomor: 443.1/975/6/.1.01/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro serta mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) guna pengendalian penyebarannya.

Perpanjangan SE tersebut mengacu pada tinggi nya kasus Covid-19 yang ada di kota tanjungpinang. Diketahui Tanjungpinang masuk sebagai Salah satu dari 43 Kota/Kabupaten Se-Indonesia yang diwajibkan untuk memberlakukan PPKM mikro secara ketat.

Hal ini disampaikan Walikota Tanjungpinang Rahma, Ia mengatakan sudah melaksanakan rapat koordinasi bersama Forkopimda hingga ketingkat paling bawah yakni RT/RW untuk melaksanakan intruksi Mendagri dalam menangani Covid tersebut.

Rahma menjelaskan, penambahan yang sangat drastis kasus Covid19 yakni sekitar 1.334 positif.

“Ini kondisi yang sangat mengkhawatirkan, karna bisa dibayangkan kalau kita tidak sungguh sungguh dan bersama sama serta bergotong royong, kapan kita mau bebas dari covid ini”.ungkap Rahma.

Rahma juga menambahkan 12 hari kedepan harus di tunaikan serta laksanakan kebijakan PPKM tersebut. Adapun SE tersebut mengacu pada Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan PPKM Mikro.

Adapun isi Surat Edaran tersebut mengatur tentang aktivitas esensial, kegiatan masyarakat, belajar mengajar bagi sekolah dan perguruan tingg yang dilakukan secara daring/online, Pelaksanaan kegiatan aktifitas tempat kerja, tempat ibadah hingga pemberlakuan jam bagi pelaku UMKM.(yan/faiz)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.