PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Dalam rangka melakukan evaluasi kinerja, memangkas birokrasi serta merumuskan solusi atas defisit anggaran, Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang, H Lis Darmansyah-Raja Ariza mengumpulkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Pemko Tanjungpinang di Kantor Walikota di Jalan Senggarang, Selasa (4/3/2025).
Dalam pertemuan itu, Lis-Raja meminta OPD melakukan ekpos secara real, terkait program dan persoalan.
“Kita ekspos per OPD, kita ingin tahu secara real apa persoalannya. Nanti kita ambil keputusan di mana efisiensi harus dilakukan,”kata Walikota Lis Darmansyah.
Dalam program 100 hari kerja, Lis-Raja menekankan beberapa kebijakan strategis yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Antara lain, Lembar Kerja Siswa (LKS) gratis bagi pelajar, penyediaan kelengkapan atribut sekolah untuk siswa di tahun ajaran baru, dan perbaikan data kemiskinan agar bantuan sosial tepat sasaran.
“Data kemiskinan itu kita perbaiki lagi sehingga ke depan tidak ada lagi masyarakat miskin yang tidak terdata dan tidak pernah menerima bantuan,” tegas Lis.
Selain itu, Lis juga menekankan, akan memangkas perizinan agar lebih sederhana dan efisien. Reformasi birokrasi ini, ia harapkan, dapat memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan tanpa harus menghadapi proses yang panjang dan rumit.
“Kita akan pangkas perizinan sesingkat-singkatnya sehingga lebih mudah. Persoalan sengketa lahan juga harus segera kita tuntaskan agar tidak berlarut-larut,”ingat Lis.
Dalam ekspos OPD, Lis juga mengungkapkan tantangan besar yang harus segera diatasi yaitu defisit APBD Kota Tanjungpinang.
“Saat ini, APBD kita tidak dalam kondisi sehat. Kami akan berkoordinasi dengan DPRD agar persoalan ini bisa diselesaikan dengan efisiensi anggaran yang tepat,”tegas Lis lagi.
Lis mengatakan, bersama Raja Ariza akan bekerja sama dalam menangani persoalan keuangan daerah.
“Kami saling melengkapi. Urusan internal dan keuangan memang menjadi tanggung jawab Wakil Wali Kota, tetapi karena defisit ini bukan masalah sederhana, kami harus duduk bersama untuk mencari solusi terbaik,” ujarnya.
Lis berharap sinergi antara Pemko dan DPRD bisa menjadi kunci dalam pemulihan kondisi keuangan daerah. Langkah-langkah efisiensi akan dilakukan setelah evaluasi menyeluruh terhadap OPD.
“Dengan kondisi yang ada, tentu program 100 hari kerja juga mengalami penyesuaian. Salah satu contoh, kami ingin memberikan insentif bagi lansia dan kader posyandu, dan alhamdulillah itu sudah kami selesaikan,” tutupnya.(ndri)
