Kejati Kepri Hentikan Penyelidikan Kasus TPP ASN Walikota Tanjungpinang

PROKEPRI COM, TANJUNGPINANG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri dikabarkan menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilaporkan oleh Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Tanjungpinang pada 12 Oktober 2021 lalu.

Dalam laporannya saat itu, JPKP menduga Walikota Hj Rahma dan Wakilnya H Endang Abdullah diduga melakukan korupsi dengan dasar Perwako nomor 56 tahun 2019, dana transfer umum, dana alokasi umum tahun 2021 dengan membuat kebijakan Perwako tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Ketua JPKP Tanjungpinang, Adiya Prama Rivaldi mengatakan dengan dihentikannya proses penyelidikan kasus dugaan korupsi tersebut, pihaknya akan mengambil langkah-langkah hukum selanjutnya.

“Kami mengapresiasi pihak Kejati Kepri yang telah menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi TPP ASN Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang. Kami akan tempuh jalur hukum lainnya yakni melaporkan hal tersebut ke Kejagung RI, Jamwas Kejagung dan Komisi Kejaksaan RI,” ucap Adiya dalam siaran pers resmi yang diterima prokepri, Jumat (25/3/2022)..

Adiya mengatakan, dirinya sebagai pelapor kasus dugaan korupsi tersebut telah dipanggil pihak Kejati Kepri.

Dalam pertemuan tersebut pihak Kejati Kepri menjelaskan Wali Kota Tanjungpinang memang banyak melanggar Undang-Undang TPP ASN tersebut.

“Sempat di jelaskan oleh pihak kejati tadi, bahwa memang terdapat banyak pelanggaran Undang Undang terkait Uang TPP ASN yang di ambil oleh walikota, Tetapi mereka mengatakan tidak dapat mens rea nya jadi mereka hentikan penyelidikan dan bersifat administrasi,” Ungkap Ketua JPKP

Adi mengungkapkan bahwa dimasa pandemi masyrarakat Tanjungpinang dilanda kesusahan, Walikota dan Wakil Wali kota dengan nikmatnya menerima uang TPP ASN Walikota yang jelas salah secara hukum dengan jumlah Ratusan Juta Rupiah.

“Yang kami bingungkan, kenapa jadinya hanya kesalahan prosedur yang sifatnya adminstrasi kalau banyak yang dilanggar Wali Kota Rahma. Seperti diketahui, pada tahun 2020/2021 pandemi meroket. Wali Kota Rahma malah enak menerima TPP ASN tiap bulan dengan besaran kurang lebih Rp100 juta,” ucap Adiya. (ndri)