KEPRI

38 OPD di Lingkungan Pemkab Bintan Terima DPA 2017

Diserahkan Wakil Bupati Bintan

Salah satu Kepala OPD di lingkungan Pemkab Bintan menyalami Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam usai menerima DPA tahun 2017 di aula Kantor Bupati Bintan di Bintan Bunyu, Selasa (24/1). Foto Prokepri.com/SL.

PROKEPRI.COM, BINTAN – Sebanyak 38 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (dulu SKPD/Dinas,red) di lingkungan Pemerintah Kabupatan (Pemkab) Bintan resmi menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2017 di Aula Kantor Bupati Bintan di Bintan Bunyu, Selasa (24/1). DPA diserahkan Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam.

Wakil Bupati Bintan, Dalmasri Syam dalam sambutannya menegaskan jajaran OPD agar segera membuat langkah-langkah persiapan pelaksanaan anggaran tahun 2017.

“Penyerahan DPA merupakan formalitas untuk dimulainya pelaksanaan anggaran di Tahun 2017. Untuk itu, bagi pejabat yang menerima dokumen, agar sesegera mungkin untuk membuat langkah-langkah dalam rangka persiapan dan pelaksanaan anggaran 2017, sehingga pembangunan dapat cepat dirasakan oleh masyarakat,” pinta Dalmasri.

Sesuai kesepakatan bersama DPRD Bintan, sambung Dalmasri, APBD Bintan tahun 2017 disahkan sebesar Rp1.058,47 Triliun lebih. Dengan rincian, belanja tidak langsung Rp516.30 miliar lebih dan belanja langsung Rp542.16 miliar.

“Maka itu saya tekankan agar DPA yang diserahkan ini, dapat betul-betul dilaksanakan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku,” imbau Dalmasri.

Dalmasri tidak ingin anggaran 2017 disalahgunakan.

“Hendaknya anggaran ini agar dapat dipergunakan untuk pelayanan kepada masyarakat dan untuk pembangunan Bintan,” tegasnya kembali.

Adapun Anggaran Belanja sebesar Rp 1.058,47 Triliun lebih tersebut diperuntukkan bagi 38 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan.

Disamping penyerahan DPA tersebut juga dilakukan Penandatanganan Pakta Integritas dan Penetapan Kinerja bagi seluruh Kepala OPD, dimana hal ini bertujuan agar dapat memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Selain itu juga menumbuhkan kembangkan keterbukaan dalam pelaksanaan tugas yang efektif dan kredibel, serta mewujudkan sistem Pemerintahan yang mandiri menuju Pemerintahan yang Clean and Good Governance.(cr1)

Tinggalkan Balasan

Back to top button