PROKEPRI.COM, ANAMBAS -Jika Anambas keluar (Out) dari wacana pemekaran Natuna, maka jalan terjal menuju Provinsi Khusus kian berliku-liku.
Demikian dikatakan Pengamat politik sekaligus akademisi, Robby Patria melalui media sosialnya, Sabtu (26/4/2025).
Menurut Robby, soal pemekaran Natuna dan Anambas mau menjadi provinsi dengan jumlah penduduk tak sampai 140 ribu menarik untuk didiskusikan. Kabupaten Bogor saja, sambungnya, dengan jumlah penduduk 5 juta belum jadi provinsi keluar dari Jawa Barat sampai sekarang.
“Empat tahun ke depan Indonesia masih sibuk bayar utang jatuh tempo. Sehingga efisiensi sampai ke moratorium pemekaran daerah otonomi baru masih berlanjut. Sampai kapan?,”tanya Robby dalam sambungan tulisannya itu.
Nanti sampai kampanye pilkada 2029, masih Robby, dijanjikan lagi jadi provinsi. Atau malah lebih cepat jadi provinsi khusus, terlihat rapat Komisi II untuk membuka moratorium pemekaran pada Jumat kemarin.
Kemudian, lanjutnya, alasan yang disampaikan anggota DPRD Provinsi Kepri Marzuki, jika menjadi provinsi, akan banyak investasi masuk ke Natuna. Padahal, Menurut Robby, investasi tak harus jadi provinsi, karena semua tinggal diurus di perizinan satu pintu terpadu.
“Masalahnya investasi apa yang mau digarap di sana sejak kecamatan lalu menjadi provinsi, kira kira industri apa yang tepat di Natuna belum terjawab. Padahal ada potensi Industri perikanan, pertambangan dan perikanan hingga tourism,”tutur mantan Ketua KPU Tanjungpinang ini.
Lalu jika jadi provinsi Natuna akan dapat duit besar dari sektor perikanan?. Sementara, wilayah laut yang dikelola provinsi cuma 12 mil.
“Sebaiknya Pemda Natuna ajukan judicial review dulu UU (Undang-undang) 23 tentang Pemda yang mengatur kewenangan wilayah laut supaya wilayah kerja provinsi jangan 12 mil. Supaya tambang migas Natuna dan sumber perikanan dapat sedikit masuk ke kas daerah Natuna,”katanya.
Jika masih aturan sekarang, Robby menilai maka potensi potensi Natuna semuanya dikelola pemerintah pusat. Lalu serahkan ke daerah dalam bentuk dana bagi hasil Migas.
“Itupun tak besar. Lalu apa yang diandalkan untuk jadi provinsi?. Yang paling masuk akal, pemda Natuna dan DPRD perbanyak saja desa desa baru sehingga dapat banyak menerima dana-desa. Dan itu menyentuh langsung masyarakat bawah,”sambungnya lagi.
“Penuhi kebutuhan dasar masyarakat Natuna dengan baik. Jangan korupsi. Bayangkan empat mantan bupati Natuna menjadi alumni Lapas karena kasus korupsi,”ingat mantan Jurnalis ini.
Daerah dulunya kaya sekarang jadi miskin. ASN demo minta bayar tambahan penghasilan pegawai. Kontraktor menjerit proyek mereka belum dibayar. Dan bupatinya belum nampak mau dibawa ke mana Natuna lima tahun ke depan dengan kondisi keuangan yang efiesiensi.
“Oh ya, beberapa tokoh Kabupaten Anambas merencanakan musyawarah besar di Anambas guna meninjau kembali dukungan bergabung ke Provinsi Natuna. Rencana dilakukan Mei mendatang atau selesai Idul Adha,”tutup Putra Daerah Anambas ini.(yn)
Editor: yn
