PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) Tanjungpinang telah menangani 70 kasus kekerasan perempuan dan anak sejak Januari hingga September 2025.
Demikian dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPPAPM) Kota Tanjungpinang, Yoni Fadri, Senin (13/10/2025).
Kasus-kasus tersebut terdiri dari 10 kasus anak sebagai korban, 14 kasus dengan anak sebagai pelaku, serta 46 kasus kekerasan terhadap perempuan.
Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni menyebutkan bahwa sebagian besar kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Tanjungpinang ulah pendatang yang masuk ke daerah ini.
“Sebagian besar kasus bukan berasal dari warga lokal, melainkan pendatang yang masuk ke wilayah Tanjungpinang. Karena itu, kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan agar perlindungan bagi kelompok rentan dapat berjalan lebih efektif,” ujar Weni di Gedung Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau, Jalan Hang Tuah Tepi Laut, Senin (13/10/2025).
Menurut dia, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang berkomitmen melindungi hak-hak perempuan dan anak melalui berbagai kebijakan, regulasi, serta program pendampingan.
Namun, upaya ini tidak bisa dilakukan pemerintah saja, melainkan memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat, mulai dari aparat penegak hukum, organisasi sosial, dunia pendidikan, hingga keluarga.
Termasuk juga isu perdagangan orang dan kekerasan berbasis gender tidak hanya menjadi persoalan daerah, tetapi juga perhatian nasional.
“Saya berharap masyarakat semakin memahami berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan modus perdagangan orang, serta berani berperan aktif dalam pencegahan dan pelaporan kasus di lingkungan sekitar,” harap Weni.
Ia juga mengajak seluruh peserta menjadikan kegiatan ini sebagai momentum memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan Tanjungpinang sebagai kota yang aman, ramah, dan melindungi setiap warganya, khususnya perempuan dan anak.(jp)
Editor: yn
