KEPRI

DPRD Natuna Kebut Pembahasan RAPBD Tahun 2026

Ketua DPRD Natuna Rusdi. Foto prokepri/amin

PROKEPRI.COM, NATUNA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna mengebut pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026.

“Kami tengah menggodok RAPBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026 secara progresif,”ujar Ketua DPRD Natuna Rusdi di kantornya, Rabu (5/11/2025).

RAPBD 2026, menurut dia, akan disusun dengan memperhatikan kesinambungan fiskal daerah serta selaras dengan kebijakan fiskal nasional, yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2026.

“Hal tersebut telah disahkan pada rapat Paripurna DPRD Natuna minggu lalu, ungkap legislator yang akrab disapa Muk ini.

Rusdi mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah melakukan rapat secara maraton bersama pemerintah untuk melakukan penuntasan RAPBD tersebut.

Saat ini, sambung dia, pembahasannya masih di tataran komisi dan akan segera dilanjutkan pada tataran pembahasan di Badan Anggaran (Banggar).

“Kita gesa terus, karena rancana kami APBD disahkan pertengahan bulan ini, kira-kira antara tanggal 10 sampai belasan gitu lah,” jelas Rusdi.

Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa nilai angka APBD yang tertuang pada RAPBD 2026 yang sudah dibuat pemerintah tidak akan banyak mengalami perubahan.

“Karena angka RAPBD itu sepertinya sudah sesuai dengan MoU yang dibuat oleh pemerintah dan DPRD,”kata Rusdi lagi.

Sehingga pembahasan yang dilaksanakan DPRD terhadap RAPBD tersebut dititikberatkan pada aspek skala prioritas yang dianggap belum tepat.

“Intinya kita paling merapi-rapikan saja, mana yang kita anggap lebih kita paskan dan mana yang dianggap kurang penting dialihkan ke pos yang lebih urgent. Saya rasa seputar itu saja yang perlu kita bahasa secara mendalam. Mudah-mudahan prosesnya lancar agar cepat dapat disahkan,,”pungkas Rusdi.

Diketahui bahwa nilai APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026 sebagaimana yang tertera pada RAPBD yang sudah diusulkan pemerintah sebesar Rp.1.048 triliun (min)

Editor: yn

Back to top button