PROKEPRI.COM, YOGYAKARTA – Hasil riset Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM, menemukan banyak masyarakat di wilayah pelosok yang terjebak dalam kemiskinan struktural akibat kebijakan top-down pemerintah pusat.
Kebijakan seperti penetapan kawasan konservasi yang tidak melibatkan masyarakat membuat warga kehilangan akses untuk mengelola lahan maupun membangun infrastruktur, sehingga mereka menjadi terisolasi dan harus menanggung biaya transportasi, pendidikan, serta kebutuhan pokok yang sangat mahal.
Hal itu mengemuka dalam Podcast Population Corner (Popcorn) dengan tajuk “Membongkar Akar Kemiskinan Struktural Indonesia” yang diselenggarakan oleh PSKK UGM, Jumat (5/6/2026) lalu.
Peneliti PSKK, Sri Purwatiningsih, S.Si., M.Kes., atau yang kerap disapa Nining, mengungkapkan bahwa masyarakat di berbagai wilayah pelosok terjebak dalam lingkaran kemiskinan (poverty trap) akibat keterisolasian.
“Masyarakat juga masih menghadapi kemiskinan natural, kondisi kemiskinan yang terjadi karena ketidakadilan sistem atau tatanan sosial maupun sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat,” ujarnya dilansir UGM.
Bagi Nining, persoalan kemiskinan ini bukan perkara angka dan statistik, melainkan memiliki akar masalah yang sangat kompleks dan menyentuh berbagai dimensi, seperti dimensi sosial, budaya, dan juga geografi. Sebagai contoh dari dimensi budaya, kemiskinan ini makin sulit dilepas oleh adanya tekanan budaya lokal, seperti tradisi menyumbang hajat keluarga besar (Tombol Romak) di Fakfak misalnya yang membebani masyarakat.
“Jadi misalnya masyarakat itu menjadi miskin karena keterbatasan akses, ketiadaan infrastruktur, atau mungkin juga ketiadaan sumber daya yang ada di sekitar mereka yang menjadikan mereka itu miskin,” jelasnya.
Selain persoalan infrastruktur, standar penilaian ukuran kemiskinan dari BPS menurut Nining terlalu bersifat “Jawa-sentris” dan kerap tidak relevan jika diterapkan di luar Jawa, seperti di Kalimantan atau Papua.
Hal ini terbukti ketika Tim peneliti PSKK UGM menyusun indikator kesejahteraan berbasis lokal di Fakfak yang hasilnya justru membuat model penyaluran bantuan pemerintah daerah menjadi jauh lebih tepat sasaran.
“Pengalaman kami di Kabupaten Fakfak, kita membuat sensus kemiskinan, tapi kita tidak menyebut sensus kemiskinan, kita sebutnya sensus kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Kami membuat indikator sendiri berdasarkan indikator BPS sebagai dasar. Nah, itu banyak yang dirombak. Nah, itu ternyata bisa, terus mereka itu lebih suka dengan cara seperti itu,” ceritanya.
Untuk mengatasi persoalan kemiskinan ini, Nining menegaskan arah kebijakan pembangunan perlu diperbaiki dengan membuka akses dan mendorong pembangunan infrastruktur. Sebab, adanya perluasan akses, berdampak pada peningkatan kemampuan daya beli dan masyarakat mendapatkan pelayanan dasar. Disamping itu, pemerintah pun diminta harus mampu mengatasi mismatch antara kebutuhan dasar dan sumber daya yang tersedia.
Namun yang tidak kalah penting meningkatkan konektivitas antar wilayah untuk membuka keterisolasian terutama daerah yang berada di luar Jawa.
“Kalau di Jawa mungkin konektivitas itu sudah bagus ya. Tapi kalau di luar Jawa konektivitas itu masih menjadi masalah utama. Banyak masyarakat jadi miskin karena konektivitas yang belum bagus, mereka pun jadi terisolir,” jelasnya.
Selain itu, ia mendesak pemerintah pusat maupun daerah harus menunjukkan komitmennya dalam mengatasi persoalan kemiskinan yang masih menjadi masalah bagi masyarakat luas. Bahkan partisipasi dari segala pihak pun dibutuhkan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi lapisan masyarakat, terlebih pada mereka yang termarjinalkan dan terpinggirkan.
Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini melaporkan bahwa terjadi tren penurunan jumlah angka kemiskinan. Namun begitu, realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya bahwa kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang lebih kompleks yang hampir ditemui di setiap wilayah.
Editor: yn
