PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) secara konsisten mencatatkan skor Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) yang sangat membanggakan.
Berdasarkan data terbaru dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kepri, indeks kerukunan di wilayah ini mencapai angka 83,68 poin.
Dengan raihan ini menempatkan Provinsi Kepri di posisi tiga besar nasional dan jajaran teratas se-Sumatera untuk IKUB.
Ketua FKPT Provinsi Kepri, Dr Lamidi, memberikan apresiasi atas capaian IKUB Kepri yang berada jauh di atas rata-rata nasional yang berada di angka 77,89 poin.
Nilai tersebut, menurut Lamidi yang pernah menduduki posisi sebagai Kepala Kesbangpol Kepri ini, diukur berdasarkan tiga dimensi utama kerukunan, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antarumat beragama.
“Angka ini mencerminkan tingginya tingkat toleransi dan keharmonisan sosial di tengah masyarakat yang beragam di Kepulauan Riau,” ujarnya, Jumat (19/6/2026).
Dijelaskannya, tingginya IKUB di Kepulauan Riau (Kepri) tercermin dari tingginya toleransi masyarakat yang beragam dan didorong oleh 4 indikator utama.
Empat indikator utama itu yakni komitmen kebangsaan yang menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945, memperteguh toleransi dengan menghargai keyakinan umat lain, anti kekerasan yang ditunjukkan sikap menolak cara ekstrem dalam menyelesaikan masalah serta akomodatif terhadap budaya yang senantiasa menjaga tradisi lokal yang selaras dengan ajaran agama.
“FKPT sangat berkepentingan dalam menjaga tingkat moderasi yang tinggi di wilayah ini. Untuk itu kita terus bersinergi dengan semua pihak melalui berbagai program dan kegiatan demi Kepulauan Riau yang aman, damai, kuat serta terbebas dari radikalisme,” tambahnya.
Tidak hanya nilai IKUB, dalam survei yang dilakukan oleh BNPT nilai Indeks Potensi Radikalisme Provinsi Kepulauan Riau juga berada pada angka 13,1, relatif stabil dibandingkan tahun 2024 dan menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 13,7.
“Tentu kita berharap Kepri ke depan tetap terjaga di semua sisi. Karena suksesnya program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah perlu situasi yang stabil dan daerah yang kondusif,” tutup Lamidi.(red)
