Jelang Sidang Paripurna MPR, Sejumlah Nama Mencuat dalam Bursa Wapres Pengganti Gibran
PROKEPRI.COM, JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menjadwalkan sidang paripurna untuk memilih, melantik, dan mengesahkan Wakil Presiden RI pengganti Gibran Rakabuming Raka pada Rabu, 2 Desember 2026.
Penjadwalan ini dilakukan menyusul pengunduran diri Gibran dari jabatannya atas permintaan sendiri pada Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan, mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 36 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.
Dalam aturan tersebut, Presiden Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR selambat-lambatnya dua pekan sebelum rapat paripurna digelar.
“Rapat gabungan MPR telah menyepakati jadwal sidang paripurna pada 2 Desember mendatang. Kami menunggu surat resmi dari Presiden yang memuat dua nama calon untuk kemudian dipilih oleh anggota MPR,” ujar Ahmad Muzani dalam keterangan resminya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan mempertimbangkan secara matang dua nama yang akan diserahkan kepada MPR. Keputusan tersebut akan difinalisasi setelah ia menyelesaikan agenda kunjungan kerja luar negeri dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN dan KTT APEC pada pertengahan November 2026.
Sejumlah Nama Mencuat, Partai Politik Beri Tanggapan Beragam
Menjelang penyerahan dua nama oleh Presiden, sejumlah tokoh dari internal partai koalisi, pihak di luar pemerintahan, hingga kalangan profesional ramai diperbincangkan di ruang publik.
Namun, sejumlah pimpinan partai politik menegaskan bahwa penentuan calon sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai terdapat sejumlah pimpinan partai politik yang memiliki kapasitas dan pengalaman pemerintahan yang memadai.
Ia menyebut beberapa nama yang beredar di publik, antara lain Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
“Nama-nama ketua umum partai koalisi maupun tokoh kunci di lingkaran Presiden tentu memiliki rekam jejak yang teruji. Namun, Partai Golkar menghormati sepenuhnya hak prerogatif Bapak Presiden dalam menentukan dua nama terbaik,” kata Doli kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026).
Sikap serupa disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ia menegaskan partainya tidak menyodorkan nama tertentu dan menyerahkan proses konstitusional tersebut sepenuhnya kepada kepala negara demi menjaga stabilitas pemerintahan.
Di sisi lain, Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Guntur Romli turut merespons munculnya nama Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam bursa wacana publik. Guntur menegaskan bahwa PDI-P berada di luar koalisi pemerintahan sehingga tidak mengajukan usulan calon.
“PDI-P menghormati proses ketatanegaraan yang sedang berjalan sesuai konstitusi. Karena posisi kami berada di luar pemerintahan, partai tidak mengusulkan nama dalam bursa tersebut,” ujar Guntur dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).
Pandangan Pengamat dan Kriteria Pendamping Presiden
Dari kalangan pengamat politik, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya memandang bahwa faktor kesamaan visi dan soliditas kerja sama akan menjadi pertimbangan utama Presiden dalam memilih pendampingnya hingga sisa masa jabatan tahun 2029.
“Secara politik, Presiden tentu membutuhkan figur yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi dan mampu menerjemahkan program prioritas tanpa menimbulkan friksi baru di dalam kabinet,” jelas Yunarto saat dihubungi terpisah.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menuturkan bahwa sosok yang dibutuhkan untuk mendampingi Presiden adalah figur dengan kapasitas manajerial dan teknokratis yang kuat agar roda pemerintahan dapat berjalan efektif pascatransisi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Istana Kepresidenan belum merilis daftar resmi dua nama kandidat yang akan dikirimkan ke pimpinan MPR RI.
Editor: yn
