MPR RI Jadwalkan Sidang Paripurna Pemilihan dan Pelantikan Wapres pada 2 Desember 2026
PROKEPRI.COM, JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menjadwalkan Sidang Paripurna dengan agenda pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden RI pada Rabu, 2 Desember 2026, pukul 11.00 WIB.
Sidang tersebut mencakup proses pemilihan, penetapan, hingga pelantikan calon Wakil Presiden terpilih untuk sisa masa jabatan periode 2026–2029.
Kepastian jadwal tersebut disampaikan oleh Anggota DPR RI Hinca Pandjaitan usai mengikuti Rapat Gabungan MPR RI bersama unsur DPR RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
“Yang khusus ini, kapan jadwal untuk paripurna pemilihan, penetapan, dan pelantikan calon Wakil Presiden terpilih? Itu 2 Desember 2026, hari Rabu, jam 11.00,” ujar Hinca dilansir DPR RI.
Hinca menjelaskan bahwa rapat gabungan tersebut menghasilkan sejumlah keputusan penting mengenai mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, forum rapat gabungan ini telah melibatkan seluruh unsur di MPR, mulai dari fraksi-fraksi DPR RI, kelompok DPD RI, hingga Pimpinan MPR RI.
Legislator Fraksi Partai Demokrat tersebut menerangkan, selain menetapkan jadwal Sidang Paripurna MPR, rapat gabungan juga menyepakati pengiriman surat dari Pimpinan MPR RI kepada Presiden RI untuk meminta pengajuan dua nama calon Wakil Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat tersebut rencananya ditandatangani pimpinan MPR dan disampaikan kepada Presiden pada hari yang sama.
Hinca menerangkan MPR RI membentuk tim verifikasi yang beranggotakan 36 orang dari unsur fraksi-fraksi DPR RI dan kelompok DPD RI. Tim ini bertugas memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan dua nama calon Wakil Presiden yang nantinya diusulkan Presiden.
Selain tim verifikasi, rapat gabungan juga menyepakati pembentukan tim ad hoc dengan jumlah anggota yang sama, yakni 36 orang. Kedua tim tersebut akan melibatkan perwakilan unsur DPR RI dan DPD RI dengan pimpinan yang ditentukan melalui mekanisme internal MPR.
Hinca mengungkapkan, Fraksi Partai Demokrat telah menyiapkan perwakilannya untuk menjalankan tugas dalam kedua tim tersebut. Dirinya bersama Anton Suratto akan bertugas dalam tim verifikasi, sementara Benny K. Harman dan Herman Khaeron akan menjadi bagian dari tim ad hoc.
Lebih lanjut, ia menjelaskan setelah surat permintaan dua nama calon Wakil Presiden disampaikan kepada Presiden, proses selanjutnya akan bergantung pada pengajuan nama dari Presiden.
Hinca menyebutkan, sesuai ketentuan yang berlaku, pengajuan tersebut harus dilakukan paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan Sidang Paripurna MPR RI pada 2 Desember 2026.
Dengan demikian, tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden selanjutnya akan berjalan melalui proses pengajuan nama oleh Presiden, verifikasi persyaratan oleh tim MPR, hingga pelaksanaan sidang paripurna.
Hinca menilai seluruh tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan proses pengisian jabatan Wakil Presiden berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Ia juga menyebut MPR kini memegang peran utama dalam mengawal proses tersebut hingga pelaksanaan sidang paripurna.
“Sekarang bola betul di MPR, hari ini sampai nanti tanggal 2 Desember. Jadi jam 11.00 pembukaan dan seterusnya, pemilihan, penetapan untuk pelantikan. Jadi 2 Desember kita punya Wapres, siapa pun itu,” pungkas Hinca.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka telah resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, pada Kamis siang (12/11/2026) lalu.
Langkah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka ini terjadi di tengah memanasnya dinamika politik dan hukum nasional terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan miliknya.
Keputusan ini mencuat setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan saat proses pencalonan Pemilu 2024 lalu.
Putusan Mahkamah Agung tersebut memicu gelombang desakan konstitusional di parlemen, di mana sebanyak 120 anggota DPR RI dari lintas fraksi resmi mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden.
Dengan diserahkannya surat pengunduran diri secara resmi ke pimpinan MPR RI, mekanisme ketatanegaraan selanjutnya terkait pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden akan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.(yan)
