Polri Jadwalkan Sidang Kode Etik Eks Kapolri Listyo Sigit Pekan Depan

PROKEPRI.COM, JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memastikan akan menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap mantan Kapolri, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, pada pekan depan.
Sidang etik ini digelar terkait statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.
Kepastian jadwal tersebut disampaikan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, meskipun tanggal pasti dan susunan majelis hakim belum dirinci lebih lanjut.
“Sidang etik dijadwalkan minggu depan,” kata Isir dalam keterangan dilansir tribratanews, Rabu (18/11/2026).
Listyo Sigit diduga berperan sebagai end user serta pihak yang memerintahkan dan menetapkan target penyadapan ilegal selama periode 2025–2026.
Selain perkara etik dan akses ilegal, Polri melalui Timsus pimpinan Kabareskrim juga mendalami pengembangan kasus ini terkait dugaan tindak pidana makar yang naik ke tahap penyidikan.
Sementara itu, tersangka Irjen Pol. Eko Hadi Santoso telah menjalani sidang etik di Gedung Divisi Propam Polri.
Sidang yang digelar pada Selasa (17/11/2026) kemaren ini, dipimpin Komjen Pol. Hendro Pandowo merangkap anggota, dan didampingi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua merangkap anggota.
Sementara anggota komisi lainnya terdiri atas Irjen Pol. Untung Widiatmoko, Irjen Pol. Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol. Toni Ariadi Efendi.
Adapun terkait tersangka lainnya, yakni Irjen Pol. Slamet Uliandi, Isir mengatakan bahwa jadwal sidang etik belum dapat dipastikan karena yang bersangkutan masih menjalani perawatan medis.
“SU (Slamet Uliandi,red), memang kondisi kesehatannya masih dalam perawatan, jadi belum bisa kemudian kita paksakan karena kita satu sisi harus tetap menghormati hak asasi,” ungkapnya.
Sebelumnya, pada Selasa (10/11/2026), Divisi Propam Polri juga telah menggelar sidang etik terhadap tersangka Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution.
Dalam putusannya, majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Atas putusan tersebut, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution menyatakan mengajukan banding.
Dalam perkara ini, Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.
Keempat tersangka tersebut Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, serta Irjen Pol. Slamet Uliandi.
Hingga hari ini, belum ada penambahan tersangka baru dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto tersebut.(yan)
