ADVETORIAL

Gubernur Ansar Minta Perangkat Daerah dan Pemkab/Pemko Percepat Pelaksanaan PSN di Kepri

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad memimpin Rakor evaluasi percepatan program strategis nasional (PSN) Presiden RI di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (16/11/2026). Foto prokepri/yan

PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau H Ansar Ahmad meminta seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota mempercepat pelaksanaan program strategis nasional di wilayah Kepulauan Riau.

Permintaan tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) evaluasi percepatan program strategis nasional (PSN) Presiden RI di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (16/11/2026).

Agenda ini dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Misni, Asisten I Pemerintah Kota Tanjungpinang Samsudi, Kepala BP3KP Sumatera III Iswanto, Kepala KPPG BGN Wilayah Kepri Frans Hero Kamsia Purba, Koordinator Penyuluh Perikanan KKP Kabupaten Bintan Kurniawan, Koordinator Penyuluh Perikanan KKP Kota Tanjungpinang Elza Rusmayeni, serta para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.

Termasuk Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Bupati Natuna Cen Sui Lan, Bupati Bintan Roby Kurniawan, Wakil Bupati Lingga Novrizal, Wakil Bupati Kepulauan Anambas Raja Bayu Febri Gunadian, serta Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun Sularno, masing-masing bersama jajaran OPD terkait. Para pejabat ini mengikuti rapat secara virtual melalui Zoom,

Rakor ini membahas perkembangan MBG, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat, serta Kampung Nelayan Merah Putih, ketahanan energi listrik, program pembangunan tiga juta rumah, Cek Kesehatan Gratis (CKG), penanganan stunting, imunisasi, hingga tuberkulosis (TB).

Menurut Ansar, pemerintah daerah tidak cukup hanya bergantung pada program pemerintah pusat. Dukungan juga perlu diwujudkan melalui program pendamping yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar pelaksanaannya berjalan lebih menyeluruh.

Ia mencontohkan pelaksanaan Sekolah Rakyat. Pemerintah pusat membangun fasilitas sekolah, sedangkan pemerintah daerah membantu proses seleksi siswa dan menyiapkan dukungan bagi keluarga mereka. Melalui APBD, pemda dapat memberikan bantuan sarana produksi sesuai dengan profesi orang tua siswa dari keluarga kurang mampu.

Pemerintah daerah juga telah mendata anggota keluarga siswa, termasuk kakak atau saudara yang lulus SMA/SMK tetapi belum memperoleh pekerjaan. Mereka akan diprioritaskan mengikuti program pelatihan keterampilan melalui kerja sama dengan sejumlah perusahaan. Setelah pelatihan, pemerintah daerah turut membantu penempatan kerja.

“Jadi Sekolah Rakyat ini selain mencerdaskan anak-anak sekolahnya juga mengatasi persoalan-persoalan kemiskinan ekstrem,” ucap Ansar.

Dukungan serupa perlu diterapkan pada program lain, termasuk perumahan dan MBG. Menurutnya, Pemerintah daerah dapat memfasilitasi kebutuhan lahan maupun menyiapkan program pendamping agar pelaksanaan program pemerintah pusat berjalan beriringan dengan upaya daerah.

“Karena sebagian besar program-program ini adalah atas permintaan kita semua. Maka kita bertanggung jawab ikut menyukseskan program ini,” tambah Ansar.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemko Tanjungpinang, Samsudi yang turut menghadiri Rakor tersebut, menyampaikan laporan perkembangan program di daerah.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Tanjungpinang, Heni Ari Putranti, memaparkan capaian sejumlah program secara teknis. Foto prokepri/yan

Sementara itu, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Tanjungpinang, Heni Ari Putranti, memaparkan capaian sejumlah program secara teknis.

Heni menyebutkan, penerima manfaat MBG di Tanjungpinang terdiri atas 1.317 anak PAUD, 18.508 siswa SD, dan 9.895 siswa SMP.

“Total penerima manfaat MBG di Kota Tanjungpinang saat ini sudah mencapai 29.720 orang,” kata Heni.

Pelayanan untuk kelompok balita, ibu hamil, dan ibu menyusui juga telah melampaui target. Jumlah balita yang dilayani mencapai 4.498 orang dari target 4.188 orang. Ibu hamil tercatat sebanyak 343 orang dari target 330 orang, sedangkan ibu menyusui mencapai 879 orang dari target 833 orang.

Untuk pembangunan Koperasi Merah Putih, empat unit telah selesai dibangun. Pemko Tanjungpinang juga menyiapkan 11 lokasi tambahan yang siap ditindaklanjuti.

“Ke depan ada 11 lokasi lagi yang sudah siap untuk ditindaklanjuti,” ujar Heni.

Satu lokasi di antaranya telah memasuki tahap pematangan lahan, sedangkan lokasi lainnya masih dalam proses survei dan persiapan pembangunan.

Untuk pembangunan Sekolah Rakyat, Heni menyampaikan Tim Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah melakukan survei finalisasi pada 11–13 November 2026.

Survei tersebut dilakukan setelah pemeriksaan awal menemukan indikasi lahan gambut pada area seluas 12,5 hektare yang telah diserahkan Pemko Tanjungpinang untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Suasana Rakor. Foto prokepri/yan

Hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan kondisi lahan masih dapat ditangani secara teknis. Namun, dari total 12,5 hektare lahan yang tersedia, hanya sekitar tujuh hektare yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.

Berdasarkan hasil tersebut, Kementerian PU menyesuaikan desain bangunan. Gedung yang semula direncanakan dua lantai akan dibangun menjadi empat lantai.

“Jadi yang semula itu dibangun dua lantai, nanti akan dibangun menjadi empat lantai,” jelas Heni.

Terkait temuan lahan gambut, Heni memastikan pemeriksaan lanjutan telah dilakukan dan kondisi lahan dinyatakan aman untuk pembangunan.

“Untuk kendala relatif tidak ada. Yang agak mengejutkan hanya saat ditemukan lahan gambut, tetapi sudah dicek kembali dan aman,” tuturnya.(adve)

Back to top button