PROKEPRI.COM, NATUNA – Tokoh pergerakan perjuangan pemekaran provinsi khusus Natuna-Anambas, melakukan audensi terbuka bersama DPRD Natuna, di ruang paripurna DPRD Natuna.Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Selasa (09/03/2021).
Salaku Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar, mendengarkan pendapat dan pandangan tim 9, terkait langkah dan persiapan perjuangan pemekaran untuk Provinsi Khusus.
Lanjut Daeng ahmar, juga berharap kepada tim 9, agar senantiasa menggandeng eksekutif maupun legislatif dalam memperjuangkan pemekaran provinsi khusus itu.
“Tujuan pertemuan ini untuk mengetahui perkembangan dari perjuangan pemekaran provinsi khusus Natuna-KK Anambas dari para tim 9,” ungkap Amhar.
Masih Kata Daeng Amhar dirinya menilai, pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentan kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.
Dia menambahkan, dari sisi legislatif, wacana pemekaran wilayah sebenarnya sudah digulirkan sejak era gubernur Kepri yang lama dan gubernur terpilih Prov Kepri saat ini terkait pemekaran Natuna.
Dia menyatakan, pihaknya mendukung usulan ini sejak lama, namun untuk merealisasikannya masih terkendala oleh moratorium pemekaran wilayah dari pemerintah pusat.
“Intinya kalau mendukung Natuna dan Anambas, saya sangat mendukung,” Jelas Daeng Amhar.
Meski demikian, rencana ini perlu di sampaikan kepada pihak Legislatif maupun Eksekutif Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) yang juga menyuarakan hal yang sama terkait pemekaran daerah.
“Karena Kabupaten Kepulauan Anambas juga masuk wilayah perencanaan pemekaran Provinsi Natuna khusus untuk perjuangkan bersama,” sebut Amhar.
Umar Natuna selaku Ketua tim 9 perjuangan provinsi khusus, mengatakan rencana pemekaran ini telah tertuang dalam rembuk bersama beberapa waktu lalu, pada tanggal 23 Januari 2020.
“Kala itu rumusan melalui pokok pikiran rembuk bersama pemekaran Kabupaten Natuna menuju provinsi khusus” kata Umar Natuna
Telah dicatat sebagai langkah awal komunikasi, diantaranya demi mewujudkan efektivitas penyelenggara pemerintah daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kemudian, meningkat kwalitas pelayanan publik, meningkatkan kwalitas pengelolaan pemerintah, meningkatkan daya saing nasional dan daerah serta memelihara keunikan adat, tradisi dan budaya daerah.
“Bebagai elemen masyarakat Natuna sangat menginginkan pembentukan provinsi khusus Natuna,” tutup Umar Natuna.(rud)
