KEPRITANJUNGPINANG

Dilaporkan ke BK, Begini Tanggapan Ketua DPRD Tanjungpinang

 

Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni. Foto Ist

PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni buka suara terkait laporan dugaan pelanggaran peraturan tata tertib dan peraturan kode etik soal pemakzulan walikota. Menurut dia, kewenangan ada di Badan Kehormatan (BK) DPRD.

“Tanya BK saja,”kata Weni kepada prokepri, Rabu (10/11/221).

Weni bakal menyingkapi laporan tersebut jika tuntas disampaikan Aparat Penegak Hukum (APH).

“Nanti kita sikapi selesai disampaikan ke APH,” tegasnya.

Lebih lanjut, Weni menekankan, bahwa dirinya menjalankan fungsi DPRD yakni penganggaran serta pengawasan terhadap kinerja eksekutif.

Laporan ke BK, sambungnya, juga tidak akan melemahkan lembaga wakil rakyat Kota Gurindam ini dalam proses hak angket yang tengah bergulir.

“Tidak, DPRD menjalankan fungsinya,” tutupnya.

Seperti diketahu, dua warga resmi melaporkan Ketua DPRD Tanjungpinang, Yuniarni pustoko Weni ke BK.

Laporan tersebut terkait dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik DPRD soal pemakzulan walikota.

Laporan yang dibuat oleh warga bernama Dave Bonanta Samosir dan Andry ini sudah dilayangkan ke BK melalui Sekretariat DPRD Tanjungpinang pada Selasa (09/11/2021) kemaren, dengan tembusan Ketua DPRD, Wali Kota, Gubernur Kepri, Pimpinan Intansi Forkompimda dan Kementerian Dalam Negeri.

Mereka menilai ada dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik DPRD yang dilakukan Weni.

Pelanggaran yang dimaksud saat Ketua DPRD dalam acara paripurna hak interpelasi atas Perwako nomor 56 tahun 2019 dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD telah dengan sengaja menyebutkan pemakzulan Walikota pada pada 29 Oktober 2021 lalu.

Dalam rapat paripurna ini juga Ketua DPRD juga menyatakan mengesahkan hak angket.

“Pengesahan ini diduga sengaja mengabaikan tata tertib DPRD terkait persyaratan, proses dan mekanisme penggunaan hak angket dimaksud,” kata Dave Bonanta Samosir dalam konferensi pers Selasa malam yang dikutip dari detak.media.

Dave menjelaskan, berdasarkan bukti yang ia dapat, daftar anggota DPRD yang hadir tidak memenuhi quorum atau kurang dari 23 anggota.

Atas kejadian tersebut, dia menduga telah terjadi pelanggaran peraturan DPRD Tanjungpinang Nomor 4 tahun 2019 tentang tata tertib pasal 103, 104 dan peraturan DPRD Kota Tanjungpinang Nomor 1 tahun 2000 tentang kode etik pasal 4 dan pasal 6.(yan)

Back to top button