DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Hari Ini

PROKEPRI.COM, JAKARTA – Penantian panjang selama 18 tahun akhirnya terjawab. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dilaporkan akan mengesahkan naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Kamis (19/11/2026).
Hal tersebut berdasarkan informasi resmi di situs DPR RI.
Pengesahan tingkat II ini dilakukan setelah Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR bersama pemerintah merampungkan pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) serta menggelar 87 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Rabu (18/11) kemarin.
Penyelesaian regulasi ini lebih cepat dari tenggat waktu awal yang dijanjikan parlemen pada Desember 2026.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa rampungnya naskah undang-undang ini merupakan wujud komitmen parlemen dan pemerintah dalam memutus motif ekonomi pelaku kejahatan sekaligus memulihkan kerugian negara.
Sebelumnya, Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati RUU ini untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI. Persetujuan tersebut menjadi hasil pembahasan tingkat I setelah Panitia Kerja (Panja), seluruh fraksi, dan pemerintah menyelesaikan pembahasan serta menyampaikan pendapat akhir masing-masing.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat meminta persetujuan anggota Komisi III DPR RI dan pemerintah untuk membawa RUU tersebut ke pembahasan tingkat selanjutnya. Setelah mendengarkan laporan Panja serta pandangan mini fraksi dan pemerintah, seluruh peserta rapat menyatakan setuju.
“Hadirin yang kami hormati, kami meminta persetujuan dari anggota Komisi III dan pemerintah, apakah naskah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II, yaitu pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang akan dijadwalkan pada Rapat Paripurna DPR terdekat? Setuju?” ujar Dasco dalam rapat di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026) kemaren.
Seluruh fraksi di Komisi III DPR RI menyatakan setuju agar RUU tersebut dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II.
Dalam pendapat mini masing-masing, fraksi turut menekankan pentingnya pengawasan pengadilan, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, serta pembentukan badan pengelola dan badan pengawas aset. Sejumlah catatan tersebut diarahkan untuk memastikan kewenangan perampasan aset berjalan secara akuntabel dan tidak disalahgunakan.
Poin-Poin Krusial dalam UU Perampasan Aset
Berdasarkan laporan hasil pembahasan tingkat I, regulasi yang mengalami perubahan judul dari draf sebelumnya ini memuat sejumlah terobosan hukum penting:
• Perampasan Tanpa Putusan Pidana: Mengatur mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap (non-conviction based asset forfeiture) dalam kondisi tertentu, mulai dari penelusuran, pemblokiran, hingga penyitaan melalui penetapan pengadilan.
• Prioritas Pemulihan Hak Korban: Tidak hanya menyasar hasil korupsi, undang-undang ini menjangkau tindak pidana penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi, seperti investasi bodong dan saham ilegal. Aset yang dirampas diprioritaskan untuk mengembalikan kerugian para korban.
• Ancaman Pidana Tetap Berlaku: Perampasan aset tidak menghapuskan hukuman badan bagi pelaku. Ancaman pidana bagi koruptor dan pelaku kejahatan luar biasa lainnya—termasuk pidana mati—tetap berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Perlindungan Pihak Ketiga dan Pengawasan Ketat: Regulasi ini memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beriktikad baik. Selain itu, pengelolaan aset rampasan akan ditangani oleh badan khusus secara profesional dan diawasi oleh lembaga independen guna mencegah penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum.(red)
