Ekonom UI: Timor Leste Lebih Bijak Mengurus BBM Ketimbang Indonesia

PROKEPRI.COM,JAKARTA – Ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri menyarankan kepada pemerintah untuk belajar mengelola bahan bakar minyak, termasuk BBM bersubsidi, dari negara tetangga Timor Leste. Negara itu juga pernah menjadi bagian dari Indonesia hingga 2002.
Pasalnya, kata Faisal, cadangan minyak dalam negeri terus menyusut hingga diperkirakan akan habis dalam waktu maksimal 9 tahun lagi. Padahal, ketika masih bisa memproduksi saja, pemerintah sudah kesulitan mengendalikan harga BBM sehingga harus ada subsidi energi.
“Negara tetangga kita, saudara dekat kita, Timor Leste itu lebih bijak dalam melihat BBM ini,” ucap Faisal Basri dalam acara diskusi Ngobrol @Tempo berjudul “Menemukan Jalan Subsidi BBM Tepat Sasaran”, Selasa, 30 Agustus 2022.
Kebijaksanaan pemerintah Timor Leste dalam mengelola cadangan minyaknya sendiri, kata Faisal, terlihat dari penentuan harga BBM di negara itu yang cenderung lebih mahal dari Indonesia. Padahal, dia mengatakan, Timor Leste merupakan salah satu produsen dan eksportir migas hingga saat ini.
“Lebih mahal dari Indonesia walaupun dia produsen dan eksportir BBM. Karena apa? Dia enggak mau kasih subsidi suka-suka. Mereka sisihkan 30 persen dari pendapatan minyaknya itu dalam bentuk oil fund,” ujar Faisal.
Dengan penetapan harga minyak yang lebih sesuai dengan harga pasaran, dan tidak sembarangan memberikan subsidi energi, pemerintah Timor Leste kata dia mampu memanfaatkan dana yang diperoleh dari penjualan minyak mentah itu untuk kepentingan masyarakat lebih luas.
“Dana minyak itu untuk beasiswa, sekolah, bangun infrastruktur, EBT (energi baru dan terbarukan) energi solar, dan sebagainya itu. Nah itu Timor Leste, memang negaranya relatif kecil,” kata Faisal.
Selain Timor Leste, dia melanjutkan, banyak juga negara lain yang lebih cermat mengelola cadangan minyaknya. Misalnya salah satu negara dengan cadangan minyak yang besar, yaitu Norwegia. Negara itu punya juga memiliki oil fund yang jumlahnya setara Rp 1.300 triliun.(Tmp)
