KEPRITANJUNGPINANG

Ketua Pengadilan Tanjungpinang Diteriakin Pengecut

Demo Kasus Penyelundupan KM Karisma dan KM Kawal Bahari 1

Sekitar 20 pemuda dan mahasiswa yang tergabung di sejumlah organisasi demo didepan kantor Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Selasa (9/8). Foto Prokepri.com
Sekitar 20 pemuda dan mahasiswa yang tergabung di sejumlah organisasi demo didepan kantor Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Selasa (9/8). Foto Prokepri.com

PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Sebanyak 20 orang pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam sejumlah organisasi kembali menggelar aksi demontrasi di depan kantor Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Selasa (9/8), sekira pukul 09.00 Wib pagi dan masih bertahan hingga siang ini.

Aksi itu terkait kasus penyelundupan barang ilegal yang dilakukan penyelundup dengan menggunakan Kapal Motor (KM) Karisma Indah dan KM Kawal Bahari 1 yang hingga kini menjadi sorotan tajam masyarakat, lantaran diduga ada lobi-lobi khusus pada proses hukumnya. Termasuk, aksi intimidasi dan larangan meliput sejumlah wartawan oleh preman yang diindikasikan suruhan pengusaha penyelundup.

Didalam aksinya, mereka mendesak Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang (Wahyu Prasetyo Wibowo SH.MH,red) untuk segera keluar menemui mereka.

Akan tetapi, pimpinan pengadilan melalui aparat kepolisian menegaskan hanya ingin berjumpa dengan 2 orang perwakilan dari empat organisasi itu yakni Gerakan Pemuda Daerah (Gapura), Forum Demokrasi Mahasiswa (FDM), Gerakan Aktivis (Gravis) di dalam pengadilan.

“Kalau hanya perwakilan kami saja yang ditemui, kami tolak. Kami ingin ketua pengadilan temui kami disini dan kita berdialog bersama-sama agar didengar oleh semua orang yang ada disini. Kalau tidak kami anggap ketua pengadilan pengecut,” teriak mahasiswa dalam demo tersebut.

Mahasiswa juga mengindikasikan adanya permainan dalam perkara yang tengah bergulir di pengadilan tersebut.

“Sudah mulai terlihat saat pihak kejaksaan melepaskan (pinjam pakai) Kapal Kharisma Indah, sedangkan Kawal Bahari I tidak diizinkan,” sambung koordinator aksi Alamudin dalam orasinya.

Aktivis itu juga mendesak aparat penegak hukum pusat untuk mengawasi proses penegakan hukum dalam perkara ini.

“Kami minta pengadilan juga hadirkan tim ahli untuk memeriksa keabsahan dokumen kapal penyelundup tersebut. Karena aksi itu melanggar Pasal 285 UU Nomor 17/2012 tentang Pelayaran,” pinta mereka.

Bahkan, pelaku utama dalam perkara yang dimaksud harus mendapat hukuman setimpal atas perbuatannya.

“Kami juga mendesak kepolisian untuk menindak aksi premanisme di ruang persidangan kasus penyelundup, yang diduga sebagai otak diperiksa sebagai saksi. Karena intimidasi dan kekerasan yang dilakukan sejumlah preman terhadap beberapa jurnalis yang meliput proses persidangan, adalah sebagai bentuk intimidasi terhadap tugas jurnalis dan majelis hakim. Ini permasalahan serius yang harus ditangani secara serius,” pinta mahasiswa.

Pantauan dilapangan, aksi demo yang dilakukan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Hingga berita ini diturunkan, demontrasi masih berjalan dan jika pimpinan pengadilan tidak berkenan menemui pendemo, mahasiswa mengancam akan menduduki kantor pengadilan dengan membuat posko. (***)

Tinggalkan Balasan

Back to top button