Pemerintah Pusat dan Daerah Didesak Percepat Penanganan Karhutla di Kalimantan
PROKEPRI.COM, JAKARTA – Pemerintah pusat dan daerah didesak mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
“Jangan sampai terjadi seperti kiasan gajah sama gajah berjuang, pelanduk mati di tengah-tengah. Jangan sampai keterlambatan penanganan atau ego sektoral membuat rakyat kecil yang menanggung perihnya asap dan hilangnya mata pencaharian,” kata Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh dalam keterangan tertulis, Senin (19/10/2026).
Khairul mengingatkan, keterlambatan penanganan dan lemahnya koordinasi antarpihak berisiko memperpanjang penderitaan masyarakat akibat paparan asap serta hilangnya mata pencaharian.
“Keselamatan masyarakat serta pemulihan lingkungan harus menjadi prioritas. Dampak karhutla, tidak hanya mengancam kesehatan warga dan kelestarian lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu kegiatan ekonomi, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor pariwisata,”sebutnya.
Politisi Fraksi PAN ini menegaskan, penanganan Karhutla tidak dapat dibebankan kepada satu pihak. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat koordinasi, sekaligus melibatkan tokoh adat, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memastikan upaya pemadaman serta pencegahan berjalan efektif.
“Bumi Kalimantan adalah warisan leluhur yang wajib kita jaga bersama. Saat bumi menangis ditimpa asap dan api, tidak ada pilihan selain kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi untuk saling menopang,” ujar Khairul.
Ia juga meminta pemerintah mengedepankan pemadaman dan mitigasi secara menyeluruh agar penanganan tidak berhenti pada upaya mengatasi kebakaran yang sedang berlangsung. Pencegahan dan pemulihan lingkungan juga diperlukan untuk mengurangi risiko kebakaran berulang.
Ketua Kerapatan Borneo dan Sultan Banjar ini juga menyatakan bahwa Kerapatan Borneo siap mengerahkan jejaring adat dan para pemangku wilayah kesultanan untuk membantu menyosialisasikan pencegahan karhutla hingga ke masyarakat.
Khairul berharap keterlibatan berbagai pihak tersebut dapat memperkuat upaya pemerintah dalam melindungi warga dan menjaga kelestarian lingkungan di Kalimantan.
Tidak hanya itu saja, ia mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan jaringan kereta api yang menghubungkan wilayah-wilayah di Kalimantan. Menurutnya, keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) semestinya menjadi momentum untuk memperluas manfaat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Kalimantan.
“Pemerintah jangan hanya memfokuskan pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa. Kalimantan juga harus mendapatkan pemerataan pembangunan, termasuk melalui pembangunan jaringan kereta api yang menghubungkan seluruh wilayah Kalimantan,” tegas Khairul.(red)
