Pemkab dan DPRD Bintan Diminta Dukung PT MIPI

Tampung Ratusan Tenaga Kerja Tempatan

Tokoh pemuda di Bintan, Syahri Bobo. Foto prokepri/sueb.

PROKEPRI.COM, BINTAN – Tokoh pemuda di Bintan, Syahri Bobo meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memberikan dukungan beroperasinya PT. Mangrove Industry Park (MIPI) yang saat ini terganjal oleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Karena, menurutnya, perusahaan itu memberikan dampak besar terhadap laju perekonomian di Bintan melalui nilai investasi besar serta menampung ratusan tenaga kerja lokal (tempatan).

“Keberadaan PT MIPI harus didukung oleh semua pihak, sebab perusahaan tersebut telah mempekerjakan ratusan putra Daerah. Pemerintah daerah dan DPRD harus mensuport keberadaannya,”kata Syahri, Jumat (21/02/20).

Dia berharap Pemkab dan DPRD Bintan kompak serta melihat dari kacamata investasi terhadap PT MIPI tersebut. Apalagi saat ini di sektor pariwisata Bintan sedang lesu-lesunya akibat dampak buruk virus Corona dari China.

“Apa dampaknya? sejumlah anak daerah dirumahkan (PHK). Jangan sampai karena alasan regulasi, DPRD ingin menegakkan aturan tanpa mencarikan solusi terbaik,”kata Ketua Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Bintan ini.

Syahri khawatir jika masalah ini tidak dicarikan solusi, ratusan putra daerah yang mencari nafkah di perusahaan tersebut terancam untuk dirumahkan.

“Bagaimana ratusan pekerja yang mencari nafkah di perusahaan tersebut ?, siapa yang bertanggung jawab ?. Ingat, pengangguran itu juga tanggung jawab pemerintah.”Pesannya.

Syahri mendorong Pemkab dan DPRD duduk bersama membahas kemudahan regulasi bagi perusahaan yang ingin menanamkan investasinya di Bintan.

“Investasi jangan dipersulit, sebab mereka memberikan peluang lapangan kerja bagi ratusan masyarakat Bintan, belum lagi persoalan pendapatan daerah, ini yang harus kita support. Masa Presiden udah mewanti-wanti kepada pemerintah Daerah untuk segera membantu dan mempermudah investasi, kita sendiri malah meributkan persoalan administrasi,” tekannya lagi.

Syahri memaparkan instruksi Presiden nomor 7 tahun 2019 tentang percepatan kemudahan berusaha. Stake Holder terkait harus turut membantu untuk kemajuan negara indonesia yang dicintai khususnya pulau bintan, agar bisa bersaing dengan daerah-daerah lain.

Melalui Inpres tersebut, kata dia, Presiden menginstruksikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) agar mengkoordinasikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam rangka peningkatan peringkat Ease of Doing Business agar melakukan evaluasi pelaksanaan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi yang dilakukan dan diberikan oleh Kementerian ataupun Lembaga.

Kementerian ataupun Kepala Lembaga diminta untuk memfasilitasi dan memberikan layanan kepada pelaku usaha dalam pengurusan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi

Bahkan Presiden juga menginstruksikan Kepada Mentri atau lembaga untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing, diantaranya adalah mengidentifikasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang dinilai menghambat kemudahan berusaha dan investasi di masing-masing Kementerian/Lembaga.

Kedua Mengurangi jumlah, penyederhanaan prosedur dan persyaratan, serta percepatan penerbitan perizinan berusaha, melalui perubahan atau pencabutan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan berusaha di masing-masing Kementerian/Lembaga.

Ketiga Menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud.

“Nah Presiden saja begitu mensuport Investasi, kenapa pemerintah dan DPRD gak begitu kompak?.”tutup Syahri.(Suaib)

Editor : yandri

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.