PROKEPRI.COM, NATUNA – Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna berupaya meningkatkan potensi dan kapasitas Sumber Daya Lokal (SDL).
Peningkatan tersebut melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata serta mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan berorentasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian seni budaya.
Hal ini tertuang dalam Keputusan Bupati Natuna Nomor 203 Tahun 2020, Tentang Desa Wisata Kabupaten Natuna.
Desa Wisata yang masuk dalam lampiran Keputusan Bupati Natuna terdiri dari 14 Desa yang ada di Kabupaten Natuna berjumlah 26 titik lokasi.
Salah satu di Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Provinsi Kepulawan Riau, di antara nya Wisata alam Mangrove Semitan, Gua Kamak dan Tanjung Datuk.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna. H. Hardinansyah di ruang kerjanya, baru-baru ini menerangkan, bahwa objek wisata yang ada di daerah ini, hanya ada beberapa lokasi yang lahan nya milik Pemerintah Kabupaten Natuna.
Pemerintah Daerah, kata dia, berharap kepada pemilik lahan untuk bekerjasama dalam mengelola lokasi objek wisata, mengingat kondisi keadaan angaran tidak memadai saat ini, sehingga pada umumnya pemilik lahan ingin menjualnya, namun Pemda tidak memiliki anggaran dalam pembebasan lahan objek wisata karenakan harga jual yang tinggi.
“Dengan keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah belum mampu untuk membebaskan lahan, lokasi objek wisata yang ada di wilayah Desa Wisata,” Jelas Hardinansyah.
Terpisah, H.Tasrif selaku Asisten Sekretaris Daerah bidang Perekonomian dan Pembagunan beberapa waktu lalu mengungkapkan, untuk saat ini bidang pariwisata skala prioritas dan akan dilakukan kajian ulang terhadap kegiatan penunjang sektor Pariwisata baik dari sisi perencanaan dan penganggaran oleh Pemerintah Pusat yang tertunda akibat pandemi Covid akhir tahun 2019 kemaren sampai sekarang.
“Kita akan usulkan kembali kepada pihak Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi agar pembangunan Pariwisata kita dapat dilaksanakan sesuai perencanaan yang usulannya telah kita sampaikan ke Pemerintah Pusat,” jelas Tasrip.
Di kesempatan yang berbeda, Ipen Yanto selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Setaman Desa Pengadah melalui media ini, kemaren, menerangkan di antara icon-icon yang ada di Desa Pengadah tidak tersentuh pembangunan infrastruktur oleh pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi hal ini di sebabkan kurang nya minat pengunjung untuk mengunjungi wisata tersebut.
“Baik pemerintah desa maupun perintah daerah belum tersentuh pembangunan infrastruktur untuk penunjang wisata tersebut,”terang Ipen.
Lanjutnya, Ipen menjelaskan, Pemda hanya mengklaim itu lokasi wisata, namun tidak ada upaya untuk mengelola dan membangun infrastruktur di sana, sedangkan Pemerintah Desa dalam hal ini, hanya berupaya untuk fokus dalam wisata alam mangrove secara bertahap beberapa tahun belakangan ini.
“Dengan keterbatasan anggaran, Pemerintah Desa hanya mampu membangun infrastruktur wisata Mangrove secara bertahap,” jelas Ipen Yanto. (khairud)
