PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang bakal merevisi aturan hibah dan bantuan sosial (Bansos).
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Lanjutan Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, Selasa (10/11/2026) kemaren.
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Tanjungpinang, Lia Adhayatni, menjelaskan bahwa pembahasan rancangan perubahan peraturan tersebut merupakan bagian dari upaya menyelaraskan ketentuan yang berlaku dengan kebutuhan pelaksanaan di lapangan.
Menurutnya, aspek teknis perlu ditata kembali agar prosedur pemberian hibah dan bansos tidak berbelit-belit, tetapi tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip kehati-hatian, serta akuntabilitas penggunaan anggaran.
“Yang kita dorong melalui penyesuaian aturan ini adalah bagaimana mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial bisa lebih sederhana, jelas, dan mudah dipahami, baik oleh masyarakat maupun perangkat daerah yang melaksanakan. Jangan sampai ada tahapan birokrasi yang tidak diperlukan sehingga justru menghambat proses pelayanan,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).
Ia menegaskan, penyederhanaan mekanisme bukan berarti menghilangkan persyaratan maupun prosedur yang telah ditetapkan. Setiap pemberian bantuan tetap harus melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari pemeriksaan kelengkapan administrasi, kesesuaian persyaratan, hingga ketepatan penerima bantuan.
“Prinsipnya, kita ingin prosesnya lebih efektif tanpa mengabaikan aturan. Penerima hibah dan bantuan sosial harus benar-benar memenuhi kriteria, sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran dan penggunaan anggarannya dapat dipertanggungjawabkan,” tambah Lia.(yan)
