PROKEPRI.COM, JAKARTA – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang siap menghibahkan tanah kepada pemerintah pusat untuk pembangunan Pelabuhan Tanjung Moco di Pulau Dompak, Kepri.
“Kita siap sesuai kemampuan Pemko serta ketentuan yang berlaku. Ini bertujuan agar pembangunan (Pelabuhan Tanjung Mocco) yang dilaksanakan, hasilnya benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat. Apalagi direncanakan kedepannya pelabuhan bongkar muat yang saat ini berlangsung di Kilometer 6 Tanjungpinang akan dipindahkan ke Pelabuhan Tanjung Moco,” kata Wakil Walikota Tanjungpinang H Syahrul SP.d disela-sela pertemuan rapat bersama Kementrian Perhubungan serta Pemerintah Provinsi Kepri membahas kelangsungan pembangunan Pelabuhan Dompak dan Pelabuhan Tanjung Moco di kantor Kementrian Perhubungan, Jakarta , Kamis (23/2).
Rapat dipimpin langsung oleh Direktur Kepelabuhanan Kementrian Perhubungan Mauritz H.M. Sibarani dan dihadiri Wakil Walikota Tanjungpinang H. Syahrul, S.Pd, Plt. Kepala Dinas Perhubungan Abu Mansyur, S.Sos, Kabag pemerintahan Agustiawarman, Kabid Kepelabuhanan Provinsi Kepri Azis D. Jou serta Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang Rajiman Sibarani menghasilkan beberapa kesepakatan untuk kelanjutan pelabuhan Tanjung Moco dan pelabuhan Dompak.
Mauritz mengatakan, untuk kelanjutan pembangunan pelabuhan Dompak dan Tanjung Moco Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemko Tanjungpinang diharapkan segera menyerahkan dokumen perencanaan kepada Kementrian Perhubungan. Saat ini pelabuhan dompak sudah hampir selesai pengerjaannya, namun masih ada permasalahan yang harus diselesaikan terkait tanah.
Sesuai kentuan yang berlaku bahwa pembangunan tersebut bersumber dari dana APBN maka harus ada penyerahan lahan dari Pemerintah daerah kapada pemerintah pusat.
“Untuk itu saya memberi waktu 2 minggu kepastian dari pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi bersama KSOP mengukur kembali lahan tersebut khusus Pelabuhan Dompak, begitu juga dengan pelabuhan Tanjung Moco,” pinta Mauritz
Akses jalan menuju Pelabuhan Tanjung Moco juga menjadi perhatian Mouritz. Karena, jalan menuju pelabuhan masih tanah merah dan tanah milik masyarakat, sebagian lagi kawasan milik Pemko Tanjungpinang.
Terkait hal tersebut Syahrul menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang mendukung pembangunan pelabuhan di wilayah tersebut dengan harapan Kementrian Perhubungan dapat melanjutkan sesuai rencana semula, dilengkapi dengan sarana dan prasarana.
Menyinggung pembangunan pelabuhan Dompak Rajuman merasa prihatin karena kabel listrik di tempat tersebut dicuri, kaca ada yang pecah, plapon rusak, bahkan ponton juga rusak.
Menanggapi hal tersebut Mauritz meminta agar KSOP segera menganggarkan, begitu juga dengan pemeliharaan.(*)
