PROKEPRI.COM PEKANBARU – Perguruan Tinggi di Riau dan Kepulauan Riau (Kepri) didorong membangun konsorsium memperkuat kolaborasi untuk pembangunan daerah.
Demikian dikatakan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan saat menghadiri Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) Perguruan Tinggi Tahun 2026 di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah XVII Riau dan Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (31/7/2026).
“Kalau kita bicara tentang tata kelola pendidikan tinggi dari tahun ke tahun, saya kira memang ada dinamika positifnya. Tetapi tampaknya ada satu hal yang perlu menjadi pemikiran kita bersama, yakni apakah perguruan tinggi kita ini dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan?” ujar Fauzan.
Menurutnya, pendidikan tinggi merupakan aset strategis karena kampus menjadi ruang utama pengembangan sumber daya manusia. Kapasitas itu, lanjutnya, perlu diarahkan pada persoalan nyata yang dihadapi daerah.
Riau dan Kepri memiliki modal pembangunan yang kuat sekaligus tantangan yang khas. Perekonomian Riau tercatat sebagai yang terbesar keenam secara nasional, sementara Kepri mencatat pertumbuhan tertinggi ketiga di Indonesia pada Triwulan III 2025 dengan Indeks Pembangunan Manusia 80,53 adalah ketiga tertinggi nasional. Namun pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya tercermin di pasar kerja.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka Kepri berada pada 6,94 persen per Februari 2025, tertinggi kedua secara nasional, dengan angka tertinggi justru berada di Kota Batam yang menjadi penyumbang utama perekonomian provinsi.
Tantangan lain berupa kesenjangan antarwilayah. Di Riau, tingkat kemiskinan Kepulauan Meranti tercatat 23,15 persen berbanding Kota Dumai 3,14 persen. Di Kepri, kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Natuna sebesar 8,06 persen, sementara Kota Batam 4,03 persen.
Pada bidang kesehatan, prevalensi stunting di Riau meningkat dari 13,6 persen pada 2023 menjadi 20,1 persen pada 2024, melampaui ambang batas Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
“Konsorsium itu sebenarnya adalah membangun satu ekosistem untuk memajukan pendidikan tinggi dan sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan daerah,” jelas Fauzan.
Ia mencontohkan konsorsium perguruan tinggi di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menghimpun 27 perguruan tinggi untuk menangani stunting dan kemiskinan. Melalui KKN Tematik Pendampingan Keluarga Stunting, ribuan mahasiswa diterjunkan ke desa-desa dengan pembinaan dosen, sekaligus menghasilkan riset yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah. Pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya mengarahkan riset kampus pada kebutuhan riil daerah.
“Risetnya mengambil problem yang ada di daerah. Sehingga mereka lulus itu, menyerahkan disertasinya dan dapat menjadi rekomendasi dasar pembuatan kebijakan daerah,” ujar Fauzan.
Selain riset, perguruan tinggi juga didorong untuk memperkuat relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan mahasiswa. Capaian tata kelola dan akreditasi perlu berjalan seiring dengan kualitas layanan dan relevansi lulusan. Wamen Fauzan juga menekankan pentingnya perguruan tinggi memberikan dukungan agar mahasiswa dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu serta memperoleh pembelajaran yang relevan, jaringan kolaborasi, dan lingkungan akademik yang ramah.
Untuk mendorong kolaborasi yang lebih konkret di wilayah LLDikti XVII, Wamen Fauzan menginstruksikan dilakukannya pemetaan terhadap kepakaran yang dimiliki perguruan tinggi dan kemudian disandingkan dengan program serta kebutuhan pemerintah daerah.
“Jadi saya hadir disini ini berkomitmen untuk bersama bapak dan ibu sekalian, untuk membangun ekosistem pembangunan, itu kampus, pemerintah, dan kemudian dunia usaha, dunia industri,” jelas Fauzan.(i)
Editor: yn
