Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!


Praktisi Hukum Administrasi Negara Nilai SK Dirut BUMD Berpeluang Dibatalkan

 

Praktisi Hukum Administrasi Negara, Pery, Rehendra, Sucipta SH MH.

PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Praktisi Hukum Administrasi Negara, Pery Rehendra Sucipta SH, MH mengatakan, Surat Keputusan (SK) Walikota H Syahrul tentang pengangkatan Dirut BUMD PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) berpeluang dapat dibatalkan, karena ada cacat prosedur dan administratif yang tidak dipenuhi.

“Terhadap keputusan administrasi negara yang cacat administratif itu berpeluang besar dibatalkan oleh PTUN, bila mana ada yang mengajukan gugatan. Seharusnya pansel sejak awal tidak mentolerir berkaitan dengan syarat-syarat tersebut, misalnya dengan menyatakan terhadap surat pernyataan pailit itu boleh di susulkan.”Jelas Pery Rehendra Sucipta SH, MH yang juga selaku Peneliti pada Laboratorium Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) , Sabtu (5/10).

Selain penyelesaian melalui jalur PTUN, carut marut pengangkatan Dirut BUMD juga dapat diselesaikan melalui jalur Eksekutif, yakni dengan dicabut nya keputusan tersebut oleh Walikota Tanjungpinang.

“Penyelesaian secara eksekutif dapat dilakukan oleh walikota Tanjungpinang dengan cara mencabut SK yang dikeluarkan Walikota dengan alasan cacat administrasi.” Kata Pery

Sementara pembatalan melalui PTUN, dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan atas terbitnya keputusan TUN tersebut

“Untuk jalur Yudikatif, dimana pihak-pihak yang merasa di rugikan dengan terbitkan keputusan tersebut dapat mengambil langkah-langkah dengan cara mengajukan gugatan ke PTUN.”Kata Pery

Pasal 1 angka 10 UU no.51 thn 2009 ttng perubahan kedua atas uu no.5 thn 1986,

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 53 ayat (1) UU no.51 thn 2009 ttng perubahan kedua atas uu no.5 thn 1986,

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatuKeputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepadapengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha
Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”Jelas pengajar hukum pada program studi ilmu hukum UMRAH ini.(sueb)

Editor : YAN

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.