Kementrian BUMN Kaget Dengar Permasalahan Pelabuhan SBP
PROKEPRI.COM, JAKARTA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang melaporkan PT Pelabuhan Indonesia I (Pelindo I) Cabang Tanjungpinang ke Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jakarta pusat, Kamis (16/2).
Laporan itu berkaitan dengan kenaikan tarif Pass masuk Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang yang diusulkan PT Pelindo I, baik di pintu masuk Domestik maupun Internasional.
Rombongan dipimpin langsung Ketua Komisi II, Mimi Betty (Golkar) didampingi jajaran anggota Komisi II yakni Muhammad Syahrial (PDI-P), Reni (Hanura), Hot Asi Silitonga dari Partai Gerindra., Rosianiari (PPP) dan Maiyanti (Gerindra).
Komisi II disambut resmi oleh Asisten Deputi (Asdep) Kementrian BUMN pusat, Dwi di Kantor BUMN di Jakarta Pusat.
Dihadapan perwakilan BUMN, Komisi II memaparkan permasalahan terkini Pelabuhan SBP dibawah komando PT Pelindo I Cabang Tanjungpinang. Bukan hanya itu, mereka juga mempertanyakan SOP (Standart Operating Prosedure) terkait kenaikan tarif Pass masuk pelabuhan baik Domestik dan Internasional yang menuai kritik tajam bukan hanya dari pemerintah termasuk juga masyarakat.
Mendengar pemaparan dari Komisi II, Asdep Dwi mewakili BUMN pusat mengaku kaget.
Dihadapan jajaran wakil rakyat Kota Tanjungpinang tersebut, Dwi menegaskan bahwa BUMN sudah mengintruksikan kepada seluruh BUMN di seluruh Indonesia untuk memperbaiki insfrastruktur terlebih dahulu sebelum mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif Pass Masuk pelabuhan.
“Ternyata Ada SOP dalam menaikkan tarif Pass Masuk pelabuhan dan keputusan menaikkan tarif Pass Masuk pelabuhan ada di tangan Direksi BUMN di Medan mewakili BUMN pusat jakarta,” ucap anggota Komisi II, Reni menirukan kata Asdep BUMN, Dwi usai pertemuan bersama Kementrian BUMN.
Reni memastikan, BUMN pusat berjanji akan menanyakan langsung ke Direksi BUMN Medan yang mewakili PT Pelindo Cabang Tanjungpinang.
“BUMN akan menyampikan ke Direksi serta akan meminta Direksi untuk menemui Komisi II DPRD Kota Tanjungpinang. Pada intinya kami sudah sampaikan unek-unek kami mewakili masyarakat. BUMN juga mengapresiasi kita, sudah datang dan mereka mendengarkan langsung. Kita juga siap mendampingi jika BUMN ingin meninjau langsung. BUMN pun akan segera berkoordinasi untuk melihat kondisi pastinya,” beber Reni.
Usai bertemu BUMN pusat, Komisi II, sambung Reni akan mengunjungi kantor Kementrian Perhubungan Laut. Persoalan yang akan disampaikan seputar permasalahan kemaritiman di Tanjungpinang.
“Besok kita lanjut ke Departemen Perhubungan Laut terkait permasalahan perhubungan laut di Tanjungpinang. Kita akan minta solusinya sepetti apa nanti,” tegasnya lagi.
Kendati demikian, Reni mewakili Komisi II mengapresiasi PT Pelindo Cabang Tanjungpinang menunda kenaikan Pass Masuk Pelabuhan SBP.
“Kami apresiasi mereka menerima rekomendasi DPRD menunda kenaikan itu. Kita tentu sampai saat ini tetap menunggu fasilitasnya sudah bagus dulu, baru dinaikkan. Seperti contoh, Tol aja dibangun dulu sebagus mungkin mereka baru pungut passnya. Kenapa ini, belum siap kok dinaikkan,” tanya Reni.
“Jadi kita tetap berprinsip diseleseikan dulu. Kalau sudah bagus, orang banyar mahal tentu orang mau. Udah banyak anggaran untuk meningkatkan pariwisata dan kunjungan Wisman kita. Tapi kalau wajah pelabuhan kita seperti itu, gimana dong. Kondisinya parah, ga ada fasilitas apa-apa. Terus Passnya naik. Menurut saya belum waktunya saja itu. Untuk kerjasama Bisnis to Bisnis bersama BUMD Kota Tanjungpinang itu kita dukung tapi kerjasama parkir atau pengelolaan apa saja yang lainnya. Jangan pass masuk pelabuhan dulu,” sambung Reni menutup wawancara.(yan)
