PROKEPRI.COM, BATAM – Walikota Batam Muhammad Rudi untuk segera mencopot dan memecat Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, Dendi Purnomo yang tersangkut perkara pungutan liar (pungli) bersama seorang direktur perusahaan PT. Telaga Biru Semesta (TBS) Amiruddin, pasca operasi tanggap tangan (OTT) tim saber pungli (UPP) Polda Kepri beberapa waktu lalu. Seperti diketahui seminggu setelah Dendi Purnomo ditahan, untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala DLH Batam, Walikota Batam, melantik Herman Rozi, sebagai Plt. Kadis DLH Batam.
Selain itu, orang nomor satu di kota Batam itu, juga diminta untuk segera mengevaluasi kembali Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam kasus hukum dan belum bekerja maksimal serta tidak memenuhi standar tentang jabatan yang diembang masing-masing Kepala OPD di jajaran Pemerintah Kota Batam. Satu sisi, Polda Kepri mendapatkan apresiasi karena kinerjanya dalam memberantas mafia korupsi di Kepri dan meminta Polda Kepri mengusut masalah korupsi di kota Batam.
Demikian orasi dan tuntutan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ibnu Sina pada unjuk rasa (Unras) di depan kantor Wali Kota dan Gedung DPRD Kota Batam, Rabu (15/11/2017) sekitar pukul 09.00 WIB.
“Kami meminta kepada Bapak Walikota Batam (Muhammad Rudi) agar mencopot dan memecat Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dendi Purnomo,” teriak Koordinator Lapangan unras, Agus Gustiawan, di depan kantor Walikota Batam
Ia juga meminta agar pemerintah mengevaluasi kembali Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam kasus hukum dan belum memenuhi standart. “Terlibat korupsi harus dicopot, pemerintah jangan membiarkan,” ujarnya.
Selain itu, mereka juga mengapresiasi kerja Polda Kepri dalam memberantas mafia korupsi di Kepri dan meminta Polda Kepri mengusut tuntas masalah korupsi di Batam. “Kami minta kepada Kapolda tangkap semua korupsi di Kepri ini,” teriaknya lagi.
Ketika puluhan mahasiswa berorasi di halaman depan gedung DPRD Batam, Seketaris Komisi V DPRD Batam, Udin P Sialoho mengaspreasi langkah adik-adik mahasiswa dalam menyuarakan dan memberikan masukan terhadap kinerja pemerintah yang tidak baik. Namun ia menilai, mahasiswa harus aktif dalam dalam kebijakan pemerintah Pemko dan DPRD Batam yang dinilai butuh dilakukan evaluasi.
“Pencopotan Kadis DLH (Dendi Purnomo) saya sepakat, tapi jangan hanya yang bermasalah hukum yang dipermasalahkan. Tapi pengangkatan pejabat atau Kepala Dinas tolong harus diaspirasikan, sebelum dilantik,” pungkasnya.
Aksi hampir memanas akibat puluhan mahasiswa ini memblokir jalan di depan kantor Pemko Batam, sebelum akhirnya petugas menghalau aksi puluhan mahasiswa ini.
Sebelumnya, Dendi Purnomo terkena OTT jajaran Polda Kepri saat menerima suap dari Direktur PT Telaga Biru Semesta Amirudin. Dari tangan Dendi polisi menyita uang tunas sebanyak Rp 25 juta. Sedangkan dari tangan Amirudin sebesar Rp10 juta. Saat ini kasus tersebut masih dalam proses pemberkasan pihak penyidik Polda Kepri dan kedua tersangka ditahan di Mapolda Kepri. (*/ira)
