PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Perpat Tanjungpinang kecewa terkait kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) yang menghilangkan/menghapus kegiatan bantuan seragam sekolah gratis mulai SD dan SMP.
“Saya sebagai masyarakat dan selaku anggota Perpat Tanjungpinang, sangat kecewa dengan keputusan yang diambil oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Tanjungpinang dengan alasan Defisit Anggaran,” kata Doni, Rabu (14/8/2024).
Ia menilai, bahwa kebijakan yang diambil Pemko tidak peka terhadap kondisi perekonomian yang melilit masyarakat Kota Gurindam saat ini. Diperburuk, hampir semua harga barang melambung tinggi dengan pengharapan bantuan tersebut dapat terealisasi.
“Terbukti masih ada siswa yang mengenakan seragam SD di Tingkat SMP. Dengan kata lain masyarakat di PHP (Pemberi Harapan Palsu,red) dikarenakan alasan defisit anggaran,”heran Doni.
Alasan itu, masih Doni, karena kesalahan estimasi pengganggaran dari Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tanjungpinang yang dikatakan UNAUDIT (belum dilakukan AUDIT oleh BPKP ) yang disebutkan sebelumnya oleh Sekdako Tanjungpinang pada tanggal 17 april 2024 disalah satu media Tanjungpinang sehingga terjadi Defisit anggaran 97 Miliar, dari jumlah total anggaran 1.091 Miliar yang ditetapkan per Desember 2023.
“Jadi, patut disayangkan atas Kinerja Tim TAPD dan Pejabat Pemko berwenang,”kesalnya.
Doni menambahkah, terkait hal tersebut, seharusnya Pemko sudah mengetahui sebelum penetapan APBD, karena Kegiatan seragam sekolah gratis bukan hal yang baru, namun sudah menjadi agenda rutinitas tahunan yang sudah dilakukan sebelumnya.
“Penghapusan program ini patut dipertanyakan dengan alasan yang jelas oleh Tim TAPD Kota Tanjungpinang. Kami sebagai masyarakat dan anak tempatan sangat prihatin. Murid SD dan SMP sudah sepatutnya menerima bantuan tersebut. Apalagi mereka adalah generasi kedepan kota ini, yang seharusnya pemerintah hadir memberikan atensi khusus menuju Indonesia Emas 2045,”tutupnya.(yan)
