PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 sebesar Rp3.544.209.624.327 triliun.
Kesepakatan itu melalui Rapat Paripurna dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Ruang Sidang Utama Balairung Raja Khalid Hitam, Gedung DPRD Kepri di Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin (24/11/2025).
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kepri, T. Afrizal Dachlan, dengan serta dihadiri Gubernur Kepri, H. Ansar Ahmad, beserta jajaran OPD lingkup Pemprov Kepri.
Sebelum penandatanganan kesepakatan, Afrizal Dachlan terlebih dahulu menyampaikan hasil pembahasan terhadap pendapatan daerah semula pada rancangan KUA-PPAS APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp3.735.520.595.845.
“Dikarenakan adanya kebijakan pemerintah pusat, pendapatan transfer ke daerah (TKD) berkurang sebesar Rp495.455.042.030. Sehingga, PPAS APBD Provinsi Kepri tahun anggaran 2026 menjadi sebesar Rp3.312.655.778.935,”ungkap Afrizal.
“Dengan penerimaan pembiayaan dari pinjaman daerah sebesar Rp250.600.000.000 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp19.046.154.608,”sambung dia.
Sehingga, lanjut Afrizal, total Belanja Daerah pada KUA-PPAS APBD Provinsi Kepri tahun anggaran 2026 sebesar Rp3.544.209.624.327.
Paripurna kemudian diakhiri dengan penandatanganan rancangan KUA-PPAS APBD Provinsi Kepri tahun anggaran 2026 yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad.
Penandatanganan menandai kesepakatan antara DPRD dan Pemprov Kepri dalam pengelolaan anggaran daerah untuk tahun 2026.(jp)
Editor: yn
