PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri mulai membahas proyek Estuari DAM Teluk Bintan dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang direncanakan masuk tahap lelang pada Juni 2025 mulai. Nilai investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) ini mencapai angka Rp14,4 triliun.
Rapat pembahasan proyek dipimpin langsung Gubernur Kepri H Ansar Ahmad ini berlangsung di Ruang Rapat Utama Lantai IV, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Selasa (10/6/2025). Hadir dalam kesempatan ini, Konsorsium PT Tamaris Hydro dan PT Moya Indonesia.
Konsorsium ini mempresentasikan rencana pembangunan Estuary DAM Teluk Bintan dan SPAM tersebut.
Dalam paparannya, Vice President PT Moya Indonesia, Daud, menjelaskan bahwa proyek ini akan berlokasi di Teluk Bintan dengan jaringan transmisi yang mencakup Pulau Bintan dan Batam. Proyek ini dirancang untuk menutup kesenjangan suplai air baku yang diprediksi terjadi pada 2029 di kedua pulau tersebut.
“Lingkup proyek ini meliputi pembangunan infrastruktur Estuary DAM dan reservoir yang diintegrasikan dengan jalan di atas bendungan, pembangunan unit air baku, dan unit produksi air bersih lengkap dengan jaringan distribusinya,”jelas Daud.
Gubernur Ansar menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan proyek vital ini.
“Karena pelaksanaannya di daerah, maka tentu tidak terlepas dari berbagai urusan seperti sosial kemasyarakatan, lingkungan, dan pengadaan lahan. Untuk itu, kita undang konsorsium memaparkan agar kita bisa memulai pembahasan awal, dan Pemprov Kepri akan membentuk tim kecil guna mendampingi proses pelaksanaannya. Ini penting karena urusan air adalah urusan hajat hidup orang banyak,”tekannya.
Ansar juga menyoroti pentingnya kajian mendalam terkait luasan wilayah daratan yang terdampak, serta keterlibatan masyarakat dalam jangka panjang. Menurutnya, dampak sosial dan ekonomi harus diantisipasi sejak dini.
“Kalau ada skema yang melibatkan masyarakat untuk jangka panjang, itu lebih baik. Kita ingin kehidupan masyarakat juga meningkat dengan adanya proyek ini. Karena itu saya minta konsorsium bisa secara rutin berkomunikasi dengan kita untuk pembahasan yang intensif,”ujarnya.
Proyek ini diharapkan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan seperti peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ansar juga menginstruksikan jajarannya untuk memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek, mulai dari akomodasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, integrasi dalam RISPAM, hingga pelaksanaan kajian sosial, ekonomi dan lingkungan serta penetapan lokasi.
“Pemprov Kepri siap mendukung dari sisi regulasi dan fasilitasi. Namun yang paling penting, sosialisasi ke masyarakat. Dampak positifnya besar, terutama untuk ketahanan air dan ekonomi daerah kita ke depan,” pungkasnya.
Proyek ini sendiri merupakan tindak lanjut atas kebijakan Pemerintah Pusat yang sempat menjadi pembahasan pada ajang World Water Forum di Bali beberapa waktu lalu, dan kini masuk dalam daftar PSN.
Proyek Estuary Dam Teluk Bintan ini dirancang membendung laut dengan kapasitas tampung hingga 256 juta meter kubik air, serta mampu menghasilkan pasokan hingga 10.000 liter per detik. Nilai investasinya mencapai Rp 14,4 triliun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Proyek ini direncanakan masuk tahap lelang pada Juni 2025, dengan penetapan pemenang KPBU di akhir tahun, dan konstruksi dimulai pada 2027.(jp)
Editor: yn
