Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!


Terindikasi Curang, Pansel BUMD Tanjungpinang Dapat di Pidana

 

 

Analis Kebijakan Publik Kepri, Buana F Februari. Foto Ist

PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Walaupun para Direksi PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (BUMD) periode 2019-2024 telah dilantik oleh Walikota Tanjungpinang pada Jumat (27/9/2019) lalu, namun hal tersebut tak membuat kebobrokan dari proses seleksi yang terindikasi curang dapat tertutupi.

Sebagaimana dilansir ProKepri pada pemberitaan sebelumnya, dari hasil penelusuran didapati ternyata berkas persyaratan administrasi para calon direksi tidak mememenuhi syarat sebagaimana mestinya dan sesuai ketentuan calon tersebut harusnya gugur dan tidak dapat melanjutkan tahapan seleksi selanjutnya.

Namun anehnya proses tahapan tetap berjalan dan bahkan calon terpilih telah dilantik.

Menanggapi hal tersebut, Analis Kebijakan Publik, Buana Fauzi Februari, SE.,SH.,MM.,CPS menyebutkan dari rangkaian proses seleksi Calon Direksi BUMD Kota Tanjungpinang patut diduga telah terjadi pelanggaran administrasi dan jika hal tersebut dilakukan dengan sengaja maka dapat dikategorikan sebagai upaya persekongkolan dan itu jelas dapat dipidana.

Mengacu pada UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 10, Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik ada 8 yakni meliputi azas, kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik, sehingga didalam proses seleksi Direksi BUMD Tanjungpinang mengabaikan azas ketidakberpihakan, kecermatan dan tidak menyalahgunakan wewenang. “Pansel dibentuk dan bekerja menggunakan keuangan negara dan itu harus di pertanggungjawabkan” ungkap Buana.

Lebih lanjut Buana mengatakan seharusnya pada saat diketahui bahwa ada persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh para pendaftar, Panitia Seleksi menyatakan peserta tersebut Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak dapat melanjutkan ke tahapan seleksi berikutnya, namun apabila ternyata Pansel menyatakan Memenuhi Syarat padahal diketahui kemudian bahwa berkas perayaratan tersebut tidak lengkap maka patut diduga ada unsur kesengajaan untuk berbuat curang, dapat dikenakan pasal pidana pemalsuan dan persekongkolan, dan hasil dari seleksi dapat di PTUN kan dan dengan sendirinya segala proses tahapan seleksi tersebut batal demi hukum.

“Pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan PTUN dan secara pararel Pansel nya dapat dilaporkan ke Polisi karena ada pidana nya di situ” ujar Buana saat dihubungi via ponsel, Minggu (6/10/2019).

Untuk membuktikan komitmen nya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan memgedepankan kepentingan masyarakat maka Walikota Tanjungpinang, H. Syahrul, diminta membatalkan SK Direksi BUMD yang sudah terlanjur dilantik, untuk selanjutkan mengulang proses seleksi dari awal.(sueb)

Editor : YAN

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.