Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!


Memalukan, Mahasiswa Desak Walikota Syahrul Cabut SK Dirut BUMD

 

Inilah salah satu surat persyatatan seleksi Dirut BUMD yang dikeluarkan tim Pansel yang diteken Tengku Dahlan selaku Ketua Pansel. Foto Ist

PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Walikota Tanjungpinang H Syahrul didesak mencabut Surat Keputusan (SK) Direktur Utama (Dirut) BUMD di PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) yang kini menjadi polemik lantaran dinilai merupakan sebuah tindakan yang dapat memalukan birokrasi pemerintahan.

“Sebab berdasarkan dokumen yang terungkap dipublik yakni Surat Keterangan sedang tidak Pailit yang menjadi syarat mutlak tidak dipenuhi oleh kedua Dirut ketika dinyatakan lulus Administrasi. Pengangkatan kedua Dirut tersebut merupakan sebuah tindakan yang dapat memalukan birokrasi pemerintahan,” kata Nur Barinasyah, mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Tanjungpinang Selasa (08/10/2019).

Dia sangat prihatin atas kasus dua direktur BUMD PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) Fahmi dan Irwandi yang baru dilantik oleh walikota Tanjungpinang tersebut.

“Berita acara hasil seleksi administrasi nomor 500/782/BA/1.2.01/2019 tanggal 13 juni menunjukkan bahwa ada kesengajaan Pansel untuk menyatakan peserta yang kini menjabat lulus administrasi, padahal nyata-nyata nya Irwandi dan Fahmi tidak memenuhi syarat administrasi yakni surat keterangan tidak pailit. Fahmi pun ada, itu tertanggal 19 Juni. Ini tindakan memalukan, SK Dirut harus segara dicabut pak wali.”Kata Nur Barinasyah

Seharusnya ketika peserta tidak melengkapi syarat administrasi yang dimintai oleh Pansel, secara otomatis calon harus digugurkan

“Mahasiswa aja paham, kalau calon tidak melengkapi satu syarat administrasi yang menjadi syarat, maka tidak boleh dinyatakan lulus, dalam kasus BUMD kok bisa dibuat berita acara kelulusan, ini ada apa ?. Wako harus segera cabut, jika tidak ingin terjadi hal yang dapat memalukan citra walikota itu sendiri.”Saran Rian

Sementara terpisah Fahmi yang ditemui usai menghadiri pelantikan pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang, Senin (07/10) lalu, enggan menanggapi terkait surat keterangan tidak pailit dari Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusu Medan yang diterbitkan pada 19 juni, (5 hari usai dinyatakan lolos administrasi red)

“Kalau masalah pailit atau yang lainnya saya no coment, itu hak prerogratif nya tim pansel. Saya mengikuti assessment ya. Karena kita punya pengacara dari Pemko silakan saja hubungi pengacara kita mungkin ketuanya Pak Agung ya.”Kata Fahmi dikonfirmasi terkait surat sedang Pailit yang dibuat 5 hari usai di umumkan lulus Administrasi tersebut.(sueb)

Editor : YAN

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.