PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri akan membayar cicilan pokok pinjaman sebesar Rp19,05 miliar pada tahun 2026 mendatang.
Pengeluaran pembiayaan tersebut terungkap dari laporan Nota Keuangan RAPBD 2026 yang disampaikan Gubernur Kepri Ansar Ahmad dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Kepri, Balairung Raja Khalid Hitam, Selasa (25/11/2025) kemaren.
“Pembiayaan Neto Rp231,55 miliar, penerimaan pembiayaan (pinjaman daerah) Rp250,60 miliar, dan pengeluaran pembiayaan (cicilan pokok pinjaman) Rp19,05 miliar,”papar Ansar dalam gambaran umum RAPBD 2026 itu.
Ia kemudian menyampaikan bahwa RAPBD 2025, terdiri dari, Pendapatan Daerah Rp3,31 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp1,84 triliun, Pendapatan Transfer Rp1,46 triliun dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp1,33 miliar.
“Belanja Daerah Rp3,54 triliun,”jelas Ansar.
Mantan legislator ini juga menegaskan bahwa penyusunan RAPBD 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika fiskal nasional dan kemampuan keuangan daerah.
Salah satu tantangan utamanya, menurut dia, adalah penurunan signifikan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Dengan ruang fiskal yang terbatas, kebijakan belanja daerah disusun lebih selektif dan mengutamakan program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Setiap rupiah harus dibelanjakan secara efektif dan efisien,” tegas Ansar.
Usai politisi senior Golkar Kepri ini menyampaikan laporan, Agenda rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan penyerahan resmi RAPBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2026 dari Gubernur Kepulauan Riau kepada pimpinan DPRD.
Seperti diketahui, Rapat Paripurna laporan Nota Keuangan RAPBD 2026 ini dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kepri H. Bahtiar didampingi Wakil Ketua I Hj. Dewi Kumalasari dan Wakil Ketua II Afrizal Dachlan.
Acara turut dihadiri oleh anggota Forkopimda Kepri, pimpinan instansi vertikal, Penjabat Sekretaris Daerah, para asisten, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Kepri.
Dalam pembukaannya, Bahtiar menjelaskan bahwa rapat paripurna ini merupakan lanjutan dari penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026 yang telah dilakukan sehari sebelumnya.(jp)
Editor: yn
