PROKEPRI.COM, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, posisi utang Indonesia mencapai Rp 7.950,52 triliun. Dari total utang tersebut, Surat Berharga Negara (SBN) menempati urutan pertama sebanyak 89 persen, lalu pinjaman 11 persen.
“Utang kita juga telah turun dibandingkan posisi Desember 2022 yang mencapai 39,70 persen,” kata Direktur Pinjaman dan Hibah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemkeu Dian Lestari, Kamis (14/12/2023).
Total utang tersebut setara 37,68 persen dari produk domestik bruto (PDB). Kondisi utang ini masih jauh di bawah batas rasio utang yang diperbolehkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, yaitu 60 persen dari PDB.
“Oleh karena itu, kondisi pinjaman pemerintah cukup aman dan terkendali,”ungkap Dian.
Dian juga mencontohkan beberapa proyek yang dibiayai dari pinjaman dan telah memberikan dampak luas bagi masyarakat, di antaranya pembangunan jalan Tol Cisumdawu, Tol Medan-Kualanamu, Tol Solo-Kertosono, pembangunan Pelabuhan Patimban, MRT Jakarta, PLTA Asahan III, RSAU Sutomo Pontianak dan Pamsimas II.
“Kami selalu pastikan bahwa pinjaman itu memberikan manfaat bagi Indonesia, sehingga pembiayaannya dari pinjaman itu mendorong produktivitas atau memberikan multiplier effect yang manfaat ekonominya melebihi cost yang dikeluarkan,” tambah Dian.
Utang Luar Negeri Indonesia 2023 Menurun
Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengungkapkan, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan III 2023 menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.
Posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan III 2023 tercatat sebesar 393,7 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada akhir triwulan II 2023 yang mencapai 396,5 miliar dolar AS,”jelas Erwin dalam keterangan tertulis Jumat (15/12/2023).
Penurunan posisi ULN ini, sambung dia, terutama bersumber dari ULN sektor publik. Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,1% (yoy), melanjutkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 1,2% (yoy). ULN pemerintah menurun dibandingkan dengan triwulan lalu.
“Posisi ULN pemerintah pada akhir triwulan III 2023 tercatat sebesar 188,3 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya sebesar 192,5 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh sebesar 3,3% (yoy),”beber Erwin.
Erwin memaparkan, penurunan posisi ULN pemerintah dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen lain seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global yang meningkat.
Selain itu, Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel.
“Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk fokus mendukung upaya Pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas, sehingga mampu menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah meningkatnya ketidakpastian kondisi perekonomian global,”ungkapnya.
Dukungan tersebut mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,9% dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,3%), jasa pendidikan (16,7%), konstruksi (14,2%), serta jasa keuangan dan asuransi (10,1%).
“Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah,”jelas Erwin.
ULN swasta, masih Erwin, tetap terkendali dan masih melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada akhir triwulan III 2023 tercatat sebesar 196,0 miliar dolar AS, lebih tinggi dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya sebesar 194,6 miliar dolar AS.
Secara tahunan, ULN swasta kembali mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,8% (yoy), melanjutkan kontraksi pada triwulan II 2023 sebesar 5,3% (yoy). Kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 3,5% (yoy) dan 3,9% (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,4% dari total ULN swasta.
“ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,7% terhadap total ULN swasta,”kata Erwin.
Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada triwulan III 2023 tetap terkendali sebagaimana tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 28,9%, dari 29,3% pada triwulan sebelumnya, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,6% dari total ULN.
“Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya,”tegas Erwin.
Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.(kontan/bi)
Editor: yan
